Politikus Golkar Kecewa KPU-Bawaslu 'Izinkan' #2019GantiPresiden

Jakarta - Bawaslu mengatakan tak ada aturan yang dilanggar dalam deklarasi #2019GantiPresiden. KPU menyatakan deklarasi tersebut bukan bentuk kampanye. Anggota Komisi II DPR F-Golkar Firman Soebagyo menyesalkan pernyataan KPU-Bawaslu.

"Saya agak sedikit kecewa terhadap pernyataan KPU dan Bawaslu itu," ujar Firman, Selasa (28/8/2018) malam.

Baca juga: #2019GantiPresiden, Gerindra Minta Pemerintah Tak Parno

Firman membeberkan alasan kekecewaannya terhadap KPU-Bawaslu. Bagi Firman, demokrasi memang membolehkan masyarakat menyampaikan aspirasi. Namun, menurut dia, ada yang salah dalam #2019GantiPresiden.

"Karena semua, ini kan ada pandangan-pandangan yang keliru. Kampanye #2019GantiPresiden itu memang merupakan hak warga negara sebagai bagian kebebasan berdemokrasi. Demokrasi kan masyarakat menyampaikan aspirasinya pendapatnya. Tetapi tentunya pendapat yang seperti apa dan bagaimana prosesnya kan begitu," tutur Firman.

Firman lalu bicara soal izin acara #2019GantiPresiden. Firman memandang wajar apabila polisi tak memberi izin.

"Kepolisian sebagai aparat keamanan melakukan pencegahan dengan tidak mengeluarkan izin," jelas Firman.

Baca juga: KPU-Bawaslu 'Izinkan' #2019GantiPresiden

Firman berharap bangsa ini tak terus dicekoki provokasi. Firman juga berbicara soal isu SARA.

"Saya sampaikan kepada siapa pun, baik itu elite politik maupun para jurkam, itu tidak boleh memprovokasi masyarakat. Ini kan sebagian sudah provokatif. Mari kita laksanakan pemilu jurdil dan demokrasi mendidik. Jangan mengangkat-angkat dengan isu SARA, ini kan bahaya," ucap Firman.


(gbr/mae)