Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah DKI Saefullah dalam rapat Badan Anggaran di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2018). Saefullah mengatakan Dinas Perumahan gagal menyerap dana karena gagal membangun rusun di 10 lokasi.
"Silpa paling banyak Dinas Perumahan karena gagal di Dinas Perumahan," kata Saefullah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemprov DKI mengusulkan dana Silpa dialokasikan untuk menambah modal delapan BUMD. Dana bagi BUMD dialokasikan sebesar Rp 11 triliun.
Saefullah menyampaikan ada kenaikan APBD-Perubahan 2018 yang diajukan ke DPRD DKI. Anggaran naik dari Rp 77,1 triliun menjadi Rp 83,2 triliun.
"Kenaikan dari Rp 77,1 triliun, di anggaran perubahan ini akan menjadi Rp 83,2 triliun," ucap Saefullah.
Saefullah menuturkan kenaikan APBD-P 2018 tidak berbanding lurus dengan pendapatan yang justru turun. Target pendapatan sebelumnya Rp 66,029 triliun menjadi Rp 65,809 triliun.
"Ada penurunan pendapatan," ucap Saefullah.
Dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI kali ini disampaikan Silpa Pemprov DKI ada sebanyak Rp 13.165.982.127.533. Dinas Perumahan baru menyerap anggaran sebesar Rp 1.341.226.299.262. (fdu/jbr)











































