"Oh nggak ada, nggak ada (kekhawatiran)," ungkap Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2019).
Dia mengkritik pernyataan bahwa gerakan #2019GantiPresiden disebut sebagai gerakan sosial. Arsul mempertanyakan, bagaimana bisa sebuah gerakan digagas oleh anggota parpol dikatakan sebagai gerakan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apanya yang gerakan sosial? Wong pengagasnya saja orang politik kok, anggota DPR dari parpol kok. Neno Warisman itu kader PKS yang berarti dia juga orang politik kok," sambungnya.
Lebih lanjut, ia pun mempertanyakan isi dari gerakan yang digagas oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tersebut. Ia menuturkan, akan menjadi sebuah masalah jika di dalam gerakan tersebut menyebar kebencian.
"Makanya saya katakan, di kumpulan massa itu isinya apa? Kalau isinya sama saja, yang disebut oleh Jimly itu penyebaran kebencian ya di situ masalahnya," tuturnya.
Sebelumnya, deklarator #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera, menyatakan aksinya itu sudah menjadi gerakan sosial masyarakat, sehingga butuh waktu untuk konsolidasi dengan tim relawan untuk penentuan waktu yang tepat untuk digelar di berbagai tempat.
Selain itu, dia mengatakan saat ini sudah ada dua pasang capres-cawapres yang terdaftar di KPU. Dia juga meminta aparat menjaga ketertiban di berbagai daerah. Mardani mengatakan gerakan #2019GantiPresiden tak melanggar aturan. Dia mengatakan hal itu berdasarkan pernyataan KPU dan Bawaslu.
"Karena itu, kami mengimbau kepada seluruh pihak, khususnya aparat keamanan, untuk sama-sama menjaga suasana kondusif, agar aman dan tertib pada deklarasi-deklarasi yang dilakukan di daerah-daerah. Kami sangat menghormati gerakan lain yang melakukan aksi berbeda dengan kami. Sehingga adanya kompetisi pilihan terbaik bagi negeri ini," kata Mardani dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/8) kemarin.
(yas/dnu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini