Penjelasan Polri soal Jokowi Minta Sosialisasi Kinerja Pemerintah

Jakarta - Permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para perwira TNI dan Polri untuk menyampaikan capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat menuai kritik. Polri memberikan penjelasan terkait maksud Jokowi tersebut.

"Jadi begini, maksud kinerja pemerintah, polisi kan juga mempunyai kinerja. Nah kita memberikan hasil-hasil kita. Hasil polisi apa sih? Terus terang kita sudah menyebarluaskan. Polisi berhasil ini, berhasil itu, Polri kan pemerintah juga," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/8/2018).

Setyo menjelaskan pencapaian yang dimaksud Jokowi dengan contoh Satgas Pangan. Satgas ini mengatur soal stabilitas pangan dan menangani kasus penimbunan hingga monopoli harga.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sebagai Satgas Pangan berhak mendesiasi kinerja pangan untuk masalah-masalah stabilisasi harga. Kami juga bekerja dan kami mampu mengendalikan. Dua tahun terakhir ini harga-harga pangan cukup kondusif meskipun ada gejolak beberapa komoditi, tapi itu masih bisa kita atasi dalam kendali kita," ujar Setyo.

"Saya sebagai Kadiv Humas menyampaikan juga hasil-hasil kerja Polri," sambung Setyo.

Setyo juga menuturkan posisi Polri netral dalam politik. "Kita tidak berpolitik, polisi tidak berpolitik," tambah Setyo.

Sebelumnya, Jokowi menitipkan pesan kepada siswa Sesko TNI dan Sespimti Polri untuk menyosialisasi apa saja kinerja yang telah dicapai pemerintah.

"Saya titip seluruh perwira juga ikut menyosialisasikan, ikut disampaikan pada momen-momen yang tepat untuk menyampaikan itu," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8).

"Kita harus tahu kenapa kita bangun infrastruktur di Indonesia bagian timur. Untuk apa? Kalau kita mau cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya bangun di Jawa. Cepat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, return ekonomi baliknya lebih cepat. Infrastruktur hampir kelihatan, tinggal nambah sedikit-sedikit, return politiknya juga lebih cepat karena 60 persen penduduk ada di Jawa. Tapi apakah itu yang mau kita lakukan?" tambah Jokowi.

Permintaan Jokowi itu menuai kritik dari Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria. Riza Patria menilai Presiden Jokowi offside karena memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk menyosialisasi kinerja pemerintah.

"Kok offside lagi? Ngasih pengarahan nyuruh TNI/Polri supaya mempromosikan dan menyosialisasikan kinerja pemerintah kepada masyarakat di momentum yang tepat, itu sangat bertentangan dengan UU Pemilu," kata Riza kepada wartawan, Kamis (23/8).

Wakil Ketua DPR dari F-Gerindra Fadli Zon juga berpendapat arahan Jokowi politis. "Permintaan Presiden Joko Widodo di depan anggota TNI/Pori untuk menyosialisasikan kinerja pemerintah, jelas pernyataan yang sangat berbahaya. Sangat politis," tuturnya. (aud/ams)