Jokowi Minta TNI-Polri Sosialisasi Kinerja, Gerindra: Offside!

Jakarta - Partai Gerindra menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) offside karena memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk mensosialisasikan kinerja pemerintah. Alasannya, hal tersebut tak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI/Polri dan bertentangan dengan UU Pemilu 7/2017.

"Kok offside lagi? Ngasih pengarahan nyuruh TNI/Polri supaya mempromosikan dan mensosialisasikan kinerja pemerintah kepada masyarakat di momentum yang tepat, itu sangat bertentangan dengan UU Pemilu," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria kepada wartawan, Kamis (23/8/2018).

Baca juga: Jokowi Minta TNI-Polri Sosialisasikan Kinerja Pemerintah ke Masyarakat

Riza mengatakan pernyataan dari Jokowi sebaiknya segera diproses Bawaslu. Ia menilai kesalahan Jokowi menjadi berkali-kali lipat karena arahan itu juga dilakukan sebelum masa kampanye capres-cawapres Pilpres 2019 dimulai.

"Mensosialisasikan kinerja pemerintah itu termasuk mengampanyekan. Apalagi sekarang belum waktunya kampanye, lebih salah lagi. Waktunya kampanye saja tidak boleh TNI/Polri dilibatkan dalam sosialisasi, apalagi di waktu belum kampanye," sebut Riza.

Ia berharap Jokowi bisa belajar dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY, kata Riza, senantiasa menjaga netralitas TNI/Polri selama memimpin pada 2004-2014.

"Pak Jokowi belajar sama Pak SBY yang selama sepuluh tahun memimpin tidak pernah melibatkan TNI/Polri dan menjaga netralitas TNI/Polri," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Minta TNI-Polri Sosialisasi Kinerja, Fadli: Sangat Politis

Riza juga kemudian mengungkit pertemuan-pertemuan Jokowi dengan sejumlah elite partai yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta. Pertemuan yang dinilai bersifat politis itu menurut dia tak tepat dilakukan di lokasi yang merupakan fasilitas negara.

Lagi-lagi Riza mencontohkan SBY yang menurut dia tak pernah berkelakuan seperti Jokowi. Ia pun kembali menegaskan agar KPU/Bawaslu berani bertindak.

"Bahkan Pak SBY nggak pernah mengundang-undang rapat untuk kepentingan kampanye atau politik di istana, selalu di rumah atau di tempat-tempat yang tidak ada hubungan dengan fasilitas negara. Pak Jokowi sering menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Itu tidak boleh gitu," ujar anggota DPR itu.

Baca juga: Jokowi Minta TNI-Polri Sosialisasi Kinerja, Ini Kata Djoko Santoso

"Sudah banyak offside-nya. Bawaslu harus berani, harus netral ya. Memang tantangan KPU/Bawaslu menghadapi penguasa seperti pemerintahan sekarang ini yang menggunakan segala cara untuk kepentingannya," imbuh Riza.

Sebelumnya, Jokowi menitipkan pesan kepada siswa Sesko TNI dan Sespimti Polri untuk mensosialisasikan apa saja kinerja yang telah dicapai oleh pemerintah.

"Saya titip seluruh perwira juga ikut mensosialisasikan, ikut disampaikan pada momen-momen yang tepat untuk menyampaikan itu," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8).

"Kita harus tahu kenapa kita bangun infrastruktur di Indonesia bagian timur. Untuk apa? Kalau kita mau cepat meningkatan pertumbuhan ekonomi ya bangun di Jawa. Cepat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, return ekonomi baliknya lebih cpet. Infrastruktur hampir kelihatan, tinggal nambah sedikit-sedikit, return politiknya juga lebih cepat karena 60 persen penduduk ada di Jawa. Tapi apakah itu yang mau kita lakukan?" tambah Jokowi.



Tonton juga video: 'Panglima TNI ke Capaja: Bersiaplah Hadapi Ancaman!'

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/dkp)