Jumat 17 Agustus 2018, 06:07 WIB
Gerindra Soal Kritik Zulkifli: Wajar Beliau Ketua MPR
Foto: Andre Rosiade. (Dok Pribadi).
Jakarta -
Ketua MPR Zulkifli Hasan melayangkan kritik ke pemerintah dalam pidato yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi. Partai Gerindra menilai kritikan itu wajar.
"Hal yang wajar kan beliau Ketua MPR, harus menyampaikan aspirasi rakyat," ujar anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade kepada detikcom, Jumat (17/8/2018).
Menurut Andre, sebagai Ketua MPR, Zulkifli memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Sidang tersebut, kata Andre, merupakan kesempatan bagi Zulkifli untuk menyampaikan langsung kepada Jokowi.
"Karena selama ini kan mungkin Bang Zul kan udah sering ketemu presiden, sering menyampaikan, ini mungkin ya, tapi kan tetap nggak ada perbaikan. Jadi Bang Zul menyampaikan aspirasi masyarakat ini, bagaimana harga kebutuhan rumah tangga tinggi, bagaimana sekarang pengangguran tinggi, susah nyari kerja. Jadi saya rasa hal yang wajar," tuturnya.
Andre juga menilai Zulkifli tak salah tempat. Menurutnya sidang tahunan MPR juga tempat yang tepat untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.
"Apa Bang Zul sebagai Ketua MPR diem gitu melihat sekarang emak-emak menjerit dengan ekonomi yang melejit," kata Andre.
Lebih lanjut, Andre juga sepakat dengan kritik yang dilayangkan Zulkifli itu. Menurutnya, saat ini perekonomian Indonesia memang tengah sangat menurun.
"Apalagi pemerintah sekarang lagi sibuk atau alias asik bermain akrobat statistik yang berbeda dengan kenyataan. Pemerintah bilang kemiskinan turun, pemerintah bilang pengangguran turun tapi nyatanya kan nggak," ujarnya.
"Jadi sudah tepat Bang Zul menyampaikan ini di Sidang MPR agar pemerintah benar-benar serius bekerja keras, bukan hanya sebatas pencitraan atau sekedar akrobat statistik biar. Bukan angka statistik berbeda dengan realitas di lapangan, gitu," lanjut Andre.
Sebelumnya diberitakan, Zulkifli memberi sejumlah kritik kepada pemerintahan Jokowi. Ketum PAN itu berbicara banyak soal kebijakan ekonomi.
"Yang perlu dicermati adalah jumlah beban utang pemerintah yang mencapai tidak kurang dari Rp 400 T pada 2018. Jumlah ini setara dengan 7 kali dana yang diberikan ke desa-desa atau 6 kali dari anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah di luar kewajaran dan kemampuan negara untuk membayar," jelas Zulkifli.
(mae/ams)
"Hal yang wajar kan beliau Ketua MPR, harus menyampaikan aspirasi rakyat," ujar anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade kepada detikcom, Jumat (17/8/2018).
Baca juga: Zulkifli Kritik Jokowi, PD: Itu Suara Rakyat |
Menurut Andre, sebagai Ketua MPR, Zulkifli memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Sidang tersebut, kata Andre, merupakan kesempatan bagi Zulkifli untuk menyampaikan langsung kepada Jokowi.
Andre juga menilai Zulkifli tak salah tempat. Menurutnya sidang tahunan MPR juga tempat yang tepat untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.
"Apa Bang Zul sebagai Ketua MPR diem gitu melihat sekarang emak-emak menjerit dengan ekonomi yang melejit," kata Andre.
Lebih lanjut, Andre juga sepakat dengan kritik yang dilayangkan Zulkifli itu. Menurutnya, saat ini perekonomian Indonesia memang tengah sangat menurun.
"Apalagi pemerintah sekarang lagi sibuk atau alias asik bermain akrobat statistik yang berbeda dengan kenyataan. Pemerintah bilang kemiskinan turun, pemerintah bilang pengangguran turun tapi nyatanya kan nggak," ujarnya.
"Jadi sudah tepat Bang Zul menyampaikan ini di Sidang MPR agar pemerintah benar-benar serius bekerja keras, bukan hanya sebatas pencitraan atau sekedar akrobat statistik biar. Bukan angka statistik berbeda dengan realitas di lapangan, gitu," lanjut Andre.
Sebelumnya diberitakan, Zulkifli memberi sejumlah kritik kepada pemerintahan Jokowi. Ketum PAN itu berbicara banyak soal kebijakan ekonomi.
"Yang perlu dicermati adalah jumlah beban utang pemerintah yang mencapai tidak kurang dari Rp 400 T pada 2018. Jumlah ini setara dengan 7 kali dana yang diberikan ke desa-desa atau 6 kali dari anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah di luar kewajaran dan kemampuan negara untuk membayar," jelas Zulkifli.
(mae/ams)
