DetikNews
Kamis 16 Agustus 2018, 11:23 WIB

Dukung KPK Berantas Korupsi, Jokowi Bicara Timnas Cegah Korupsi

Ray Jordan - detikNews
Dukung KPK Berantas Korupsi, Jokowi Bicara Timnas Cegah Korupsi Foto: Agus Suparto/Fotografer Istana Kepresidenan
FOKUS BERITA: Sidang Tahunan MPR 2018
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dukungan pemerintah terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi. Jokowi juga menekankan upaya pencegahan yang juga sama-sama diprioritaskan.

"Pemerintah akan terus mendukung upaya KPK untuk memberantas korupsi. Pemerintah juga memberikan prioritas yang tinggi pada upaya pencegahan sebagaimana halnya dengan upaya penindakan," ujar Jokowi dalam pidato Kenegaraan Presiden dalam Rangka HUT ke-73 Proklamasi Kemerdekaan di depan Sidang DPR-DPD, Kamis (16/8/2018).

Prioritas upaya pencegahan korupsi disebut Jokowi direalisasikan lewat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018. Aturan ini menjadi arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi.



"Selain itu, pemerintah juga meneruskan inisiatif Saber Pungli, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang sampai semester I tahun 2018 telah melaksanakan 2.911 kegiatan Operasi Tangkap Tangan," kata Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi juga bicara mengenai komitmen pemerintah terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Komitmen ini ditunjukkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019.

"Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan HAM agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari," sambungnya.



Timnas Pencegahan Korupsi yang dibentuk Jokowi terdiri dari unsur menteri, kepala lembaga non-struktural, dan pimpinan KPK.

Dikutip detikcom dari situs Sekretariat Negara, ada tiga tugas pokok Timnas PK berdasarkan pasal 7 ayat (1). Tiga tugas Timnas PK adalah:

a. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Stranas PK di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya;

b. Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Stranas PK di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yaxng terkait kepada Presiden; dan

c. Memublikasikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PK kepada masyarakat.


Simak Juga 'Kolaborasi KPK dan Pemerintah Bentuk Timnas Pencegahan Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]


(fdn/tor)
FOKUS BERITA: Sidang Tahunan MPR 2018
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed