DetikNews
Rabu 15 Agustus 2018, 20:51 WIB

Eks Penasihat KPK: Ada Problem Serius, Rotasi Jabatan Harus Batal

Haris Fadhil - detikNews
Eks Penasihat KPK: Ada Problem Serius, Rotasi Jabatan Harus Batal Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua mengatakan ada masalah serius terkait rencana rotasi pejabat internal KPK. Dia menyarankan rencana pelantikan para pejabat internal KPK hasil rotasi itu dibatalkan.

"Bukan hanya ditunda. Dibatalkan, cooling down. Selesaikan dulu peraturannya. Sudah selesai terima semua, baru kemudian (dilakukan rotasi)," kata Abdullah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

"Kalau peraturan masih dibahas, kenapa sudah mau ada pelantikan? Itu kan aneh. Seharusnya peraturan ada, diterbitkan perkom-nya. Baru kemudian Biro SDM, ada laporan kinerja, dari pengawas internal apakah ada kasus, jangan sampai kemudian orang yang berprestasi kena dampak, yang tidak berprestasi tidak kena dampak," sambungnya.


Kehadiran Abdullah di KPK sebagai ahli dalam sidang Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP). Dia juga mengatakan telah bertemu dengan beberapa pegawai KPK yang menjelaskan pimpinan tak membicarakan persoalan rotasi dengan pegawai.

"Saya sudah berbicara dengan beberapa teman bahwa ini tidak diajak bicara. Harus diingat bahwa di KPK yang membicarakan, menangani, meningkatkan seterusnya pegawai KPK itu ada Biro SDM. Jadi, kalau ada proses atau persoalan tentang kepegawaian, pimpinan harus bicara dengan Biro SDM atau dengan sekjennya. Baru kemudian kalau sudah ada kesepakatan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan peraturan kebijakan di KPK, baru eksekusi adalah pada Biro Hukum. Jadi Biro Hukum adalah hal drafter," ujarnya.

Abdullah juga menjelaskan soal manajemen sumber daya KPK sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah 63 Tahun 2005. Dia menyatakan pimpinan memang bisa melakukan diskresi, tapi tidak boleh melanggar aturan.

"Diskresi itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada. Jadi kalau misalnya pimpinan mau melakukan apa saja, diskresinya itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada. Satu-satunya lembaga negara yang punya PP khusus tentang SDM itu hanya KPK. PP 63 Tahun 2005 tentang Manajemen SDM KPK," ucap Abdullah.


Selain itu, Abdullah menduga rencana rotasi yang terkesan tiba-tiba terkait dengan masa jabatan yang tinggal 1 tahun lagi. Dia mengingatkan agar pimpinan KPK tidak meninggalkan kesan buruk.

"Jangan pimpinan sudah 1 tahun lagi barangkali mau kejar tayang sehingga, kalau sudah tidak di sini, ada barangkali ada bekas-bekas tapak kakinya di sini. Kalau kita hadapi musuh luar, itu tidak terlalu apa kalau solid dari dalam. Kalau dari dalam, mudah yang dari luar mengguncang sedikit saja. Saya kira semua harus bersatu, pimpinan-karyawan harus bersatu," ucapnya.

Sebelumnya, rencana rotasi terhadap 14 pejabat internal KPK mendapat protes dari Wadah Pegawai KPK. Alasannya, proses tidak transparan. Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan rotasi sudah sesuai dengan aturan. Salah satu alasan rotasi terkait masa jabatan para pejabat internal sudah lebih dari 8 tahun.
(haf/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed