20 Orang Gugat Aturan KPU yang Larang Eks Koruptor Nyaleg

Jakarta - Hingga hari ini sudah ada 20 orang yang menggugat Peraturan KPU (PKPU) soal larangan eks koruptor nyaleg lagi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA belum bisa memutus perkara ini, karena menunggu gugatan UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sekarang dalam proses masih di kepaniteraan karena menunggu putusan MK tentang undang-undang pemilu yang sedang diuji," ujar Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah di Media Centre MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (15/8/2018).

"Total permohonannya 20," tambah Abdullah.

Baca juga: Tommy Soeharto akan Ganti 16 Caleg Eks Koruptor di Partai Berkarya

Abdullah mengatakan, selama gugatan ini belum diputus, aturan KPU yang melarang eks koruptor untuk maju pemilu masih berlaku. Dia menjelaskan, hingga hari ini aturan KPU itu masih harus dipatuhi pada bakal caleg.

"Ya sekarang kan belum ada larangan, ya aturannya seperti itu. Jadi itu dalam peraturan KPU itu kan melarang, oleh karena belum dibatalkan ya otomatis masih berlaku. Semua orang yang akan mendaftarkan harus memenuhi syarat sesuai dengan peraturan KPU itu," ungkapnya.

Baca juga: Berkas 199 Eks Koruptor yang Maju Nyaleg Dikembalikan KPU

Abdullah menambahkan, belum tentu juga jika gugatan UU Pemilu di MK selesai pihaknya langsung memutus gugatan ini. Menurutnya, peraturan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan politik berubah dalam waktu cepat.

"Jadi tidak jaminan bbahwa peraturan KPU itu nanti pemilu yang akan datang masih tetap dipakai. Siapa tahu berubah kita juga tidak tahu," ujarnya.

Dari 20 penggugat, beberapa penggugat aturan ini ialah:

1. Nomor 43P/Hum/2018, pemohon Muhammad Taufik
2. Nomor 44P/Hum/2018, pemohon Jackmon
3. Nomor 45P/Hum/2018, pemohon Waode Nurhayati



Tonton juga video: '199 Eks Koruptor Nyaleg, DPR: Ikuti Aturan KPU'

[Gambas:Video 20detik]

(rvk/asp)