Rabu 15 Agustus 2018, 14:30 WIB
KPK akan Tetap Independen Meski Ada Timnas Pencegahan Korupsi
Foto: Ketua KPK Agus Rahardjo. (Ari Saputra-detikcom)
Jakarta -
KPK tak mempermasalahkan keberadaan Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK). Menurut KPK, keberadaan Timnas PK tak mengganggu independensi KPK.
"Ada pertanyaan independensi KPK bagaimana? Sama sekali independensi KPK tidak terpengaruh. Karena pimpinan ada di steering committee dengan Bapak Presiden dan para Menterinya," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).
Dia mengatakan pelaksana Timnas PK ini adalah para eselon I. Ketuanya adalah Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.
"Kemudian pelaksananya adalah para eselon I. Yang pelaksana itu ketuanya adalah Deputi Pencegahan, Pak Pahala," ucapnya.
Saat ini rencana aksi masih disusun. Agus berharap dengan Timnas PK bisa memperbaiki indeks persepsi korupsi Indonesia.
"Perlu saya sampaikan ini kenapa melibatkan banyak pihak karena yang diukur lembaga tadi (indeks persepsi korupsi) luar biasa luasnya," ucapnya.
Agus juga menyarankan pemerintah memperbaiki berbagai sistem mulai dari reformasi birokrasi, penerimaan negara hingga belanja negara. Dia turut menyinggung soal sistem Pemilu di Indonesia.
"Sistem Pemilu kita harus dipikirkan ulang lah. Nggak mungkin kita akan sustain kalau hanya orang kaya saja yang bisa maju, capres juga ya pak ya," ucapnya.
Tonton juga video: 'Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, Ketua KPK: Sangat Setuju!'
(haf/idh)
"Ada pertanyaan independensi KPK bagaimana? Sama sekali independensi KPK tidak terpengaruh. Karena pimpinan ada di steering committee dengan Bapak Presiden dan para Menterinya," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).
Dia mengatakan pelaksana Timnas PK ini adalah para eselon I. Ketuanya adalah Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.
Saat ini rencana aksi masih disusun. Agus berharap dengan Timnas PK bisa memperbaiki indeks persepsi korupsi Indonesia.
"Perlu saya sampaikan ini kenapa melibatkan banyak pihak karena yang diukur lembaga tadi (indeks persepsi korupsi) luar biasa luasnya," ucapnya.
Agus juga menyarankan pemerintah memperbaiki berbagai sistem mulai dari reformasi birokrasi, penerimaan negara hingga belanja negara. Dia turut menyinggung soal sistem Pemilu di Indonesia.
"Sistem Pemilu kita harus dipikirkan ulang lah. Nggak mungkin kita akan sustain kalau hanya orang kaya saja yang bisa maju, capres juga ya pak ya," ucapnya.
Tonton juga video: 'Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, Ketua KPK: Sangat Setuju!'
(haf/idh)
