Akbar Nasihati Golkar Soal Pilkada

Jakarta - Meski tak lagi memimpin Partai Golkar, Akbar Tandjung masih care dengan partai yang ikut 'diasuhnya' selama puluhan tahun itu. Ketika Golkar jeblok dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung, Akbar pun bersedia urun rembuk.Golkar, menurut Akbar, harus mengevaluasi kenapa kemenangan dalam pilkada jauh di bawah target. Targetnya memenangi 60 persen pilkada, tapi nyatanya hanya tercapai sekitar 35 persen. "Jadi memang di bawah target, kalau tidak mau dikatakan jauh di bawah target," kata Akbar.Menurut Akbar, Golkar tentu perlu melakukan evaluasi untuk menentukan apa faktor-faktor yang menyebabkan pencapaian di bawah target. Setelah faktor-faktor diketahui, Golkar harus menentukan langkah-langkah ke depan dan mengatur strategi baru dalam menghadapi pilkada berikutnya.Akbar juga berbicara soal kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla, kesepakatan damai RI-GAM, dan masalah Papua. Seperti biasa Akbar, yang kini memimpin Akbar Tandjung Institute, mengemukakan kritiknya secara halus dan hati-hati.Berikut ini adalah petikan wawancara detikcom dengan Akbar Tandjung. Wawancara dilakukan di kantor Akbar Tandjung Institute di Gedung Bursa Gagasan, Kuningan, Jakarta, Kamis (4/8/2005).Partai Golkar tidak memenuhi targetnya dalam pilkada. Bagaimana Anda melihat kinerja parpol yang pernah Anda pimpin ini? Apakah mesin politik Golkar tidak jalan dalam pilkada?Kalau dari segi target, saya ketahui bahwa ketua umum Partai Golkar, Pak Jusuf Kalla, dalam berbagai kesempatan menyebut targetnya 60 persen. Tapi dalam kenyataannya cuma tercapai 35 persen. Jadi memang di bawah target, kalau tidak mau dikatakan jauh di bawah target.Golkar tentu perlu melakukan evaluasi untuk menentukan apa faktor-faktor yang menyebabkan pencapaian di bawah target. Setelah faktor-faktor diketahui, Golkar harus menentukan langkah-langkah ke depan dan mengatur strategi baru dalam menghadapi pilkada berikutnya.Salah satu faktor, saya kira sudah dipahami para politisi, bahwa faktor figur sangat menentukan. Kami dari Akbar Tandjung Institute pernah mengadakan penelitian, dan hasilnya mengatakan demikian. Faktor individu, figur calon, sangat menentukan.Faktor-faktor lain, faktor partai, tidak menjadi urutan pertama. Mungkin itu yang menjadi penyebab. Dalam menentukan calon kepala daerah, lebih banyak dipertimbangkan keberadaan seseorang di dalam partai, bukan bobot dan kualitas kepemimpinannya.Golkar harus melakukan evaluasi dan mempelajari penyebab kekalahan. Juga dipelajari kemenangan-kemenangan yang dicapai. Kan nanti bisa disimpulkan. Saya kira masih ada waktu bagi Golkar untuk mencoba memenuhi targetnya.Mungkin DPP kurang aspiratif terhadap keinginan daerah?Saya tahu ada kriteria-kriteria. Kriterianya itu seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin calon yang dipilih kurang sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Mungkin sebagai partai, kecenderungannya mencalonkan pengurus partai. Seharusnya tidak begitu. Kalau pengurus partai kemungkinan menang kecil, kan tidak harus dipaksakan. Calon yang dipilih harus yang memiliki probabilitas menang yang tinggi.Tentang posisi Partai Golkar. Kelihatannya tidak ada pilihan lain bagi Partai Golkar selain menjadi partai pemerintah?Kalau sudah begini, ketua umumnya kan Jusuf Kalla, Golkar harus memposisikan diri di pihak pemerintah. Tidak ada alternatif lain. Tapi ini bukan berarti Golkar terus mendukung dan mengekor pemerintah. Tidak harus begitu. Kalau ada yang perlu diingatkan, Golkar bisa mengingatkan pemerintah.Masalahnya, apakah berada di pihak pemerintah sudah terpresentasikan di pemerintahan. Itu tentu kita serahkan pada Presiden. Golkar tidak mungkin membuat jarak yang tajam dengan pemerintah seperti kami dulu di Koalisi Kebangsaan. Kan kita dulu membuat jarak. Walau membuat jarak itu tidak berarti anti, against terhadap pemerintah. Tapi ini dalam rangka memperkuat sistem check and balance. Sistem ini baik untuk kepentingan bangsa dan rakyat.Bagaimana Anda melihat kinerja pemerintahan SBY-JK?Kita tunggu dalam waktu satu tahun inilah. Kan evaluasi resmi setelah pemerintahan berusia satu tahun. Tapi kalau kita lihat sih, memang dari segi ekonomi belum ada tanda-tanda perbaikan. Kesulitan ekonomi masih dirasakan. Rakyat yang berada di garis kemiskinan masih tinggi.Satu hal yang bisa kita apresiasi adalah langkah-langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Itu memang sudah dilakukan. Tapi tidak kalah penting, rakyat kita ini bagaimana. Bagi rakyat, yang menjadi kepentingan utama kan kehidupan sehari-hari. Bukan berarti mereka tidak setuju langkah-langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Tapi yang dirasakan langsung rakyat kan itu, harga-harga yang makin tinggi. Kalau BBM untuk industri dinaikkan, harga barang-barang akan main naik. Competitiveness perusahaan di dalam negeri makin berat.Bagaimana Anda melihat hasil kesepakatan damai pemerintah RI-GAM di Helsinki, Finlandia? Kok kesannya pemerintah meninggalkan DPR?Kalau sekarang DPR belum diajak secara resmi. Mungkin pada waktunya pemerintah akan menyampaikan kepada DPR. Mungkin pada waktu kesempatan mengantarkan APBN, atau pada waktu konsultasi. Ya kita tunggulah.Tapi pemerintah diharapkan tetap memperhatikan tanggapan-tanggapan, masukan-masukan dari masyarakat, terutama DPR. Komitmen-komitmen yang diberikan pada GAM tidak boleh sampai mengganggu sendi-sendi negara kesatuan kita.Salah satu poin dalam kesepakatan RI-GAM adalah pembentukan partai politik lokal di Aceh...Kalau soal partai lokal, harus dikaitkan dengan UU. Pengertian partai lokal harus clear betul. Partai lokal seperti apa, harus clear. Jangan sampai partai lokal untuk etnisitas tertentu. Itu kan tidak bisa. Partai dalam sistem politik kita kan harus bersifat terbuka. Platform partai juga harus sejalan dengan cita-cita nasional kita. Kalau cenderung bertentangan, maka harus dipertimbangkan apakah perlu. Semua dikaitkan dengan UU.Hal berikutnya, kalau ada parpol lokal di Aceh, tidak tertutup kemungkinan daerah lain menuntut hal yang sama. Misalnya Papua. Implikasinya tentu harus dipelajari. Tapi upaya atau langkah pemerintah untuk melakukan perdamaian patut diapresiasi.Wapres Jusuf Kalla menyebut perundingan RI-GAM ini sebagai perundingan dengan warga bangsa sendiri, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan DPR. Tapi ada kritik, kalau perjanjian dengan warga bangsa sendiri, kenapa digelar di Finlandia?Sejak awal di kalangan DPR, waktu saya menjadi ketua, meminta agar perjanjian tidak dilakukan di negara lain. Kalau pun harus di negara lain, ya di negara tetangga, negara ASEAN misalnya. Pemerintah menyebut ini perundingan informal, tapi kalau dilihat orang-orang yang berunding kan resmi semua itu.Tapi saya kira yang penting poin-poinnya. Kalau tidak mengarah pada terganggunya sendi-sendi negara kesatuan, saya kira tidak masalah.Beberapa anggota Kongres AS kembali mempersoalkan masalah Papua. Apakah ini karena lemahnya lobi kita?Ya, memang. Anggota-anggota Kongres AS itu ada beberapa yang selalu mengikuti perkembangan di negara kita. Karena itu kita harus cukup alert menghadapi situasi itu. Karena itu, memang bagus kalau kita meningkatkan lobi-lobi kita.Kita tidak perlu panik dengan adanya langkah beberapa anggota kongres itu. Dari dulu mereka memang bersikap seperti itu. Yang penting pemerintah AS kan tidak sedikit pun ada keragu-raguan bahwa Indonesia merupakan negara yang satu, dan Papua bagian dari Negara Kesatuan RI.Cuma saja kita juga harus melaksanakan putusan-putusan yang telah kita tetapkan atau kita sepakati berkaitan dengan Papua, misalnya berkaitan dengan UU Otonomi Khusus. Ini khususnya berkaitan dengan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Kan dalam UU disebutkan mau dilakukan pemekaran di Papua harus mendengar pertimbangan MRP. Pemekaran tidak dilarang, tapi harus memposisikan MRP sebagai lembaga yang harus dimintai pertimbangan. Sampai sekarang kan MRP belum terbentuk. Bahkan belum ada tanda-tanda akan dibentuk.Mungkin saja ini dianggap oleh orang-orang AS yang selalui mengawasi kita itu sebagai tanda kita tidak sungguh-sungguh melaksanakan otonomi khusus, atau tidak sungguh-sungguh memberikan suatu otonomi pada Papua. Sehingga mendorong mereka mengeluarkan rancangan undang-undang (yang mendukung kemerdekaan Papua) itu.Jadi, selama ini pemerintah tidak aspiratif terhadap keinginan rakyat Papua?Yang belum dilaksanakan secara langsung ya soal MRP itu. Pada zaman saya (sebagai ketua DPR), sudah saya ingatkan kepada pemerintah untuk melakukan persiapan-persiapan pembentukan MRP. Waktu itu katanya peraturan-peraturan pelaksana belum ada. Kalau misalnya peraturan pelaksana sudah selesai, kan sudah bisa ditindaklanjuti. Harusnya (peraturan pelaksana) sih sudah selesai.Anda kini memimpin Akbar Tandjung Institute. Apa saja kegiatan yang dilakukan?Kami menerbitkan jurnal secara teratur. Kemudian mengadakan penelitian, diskusi, seminar, penerbitan buku, dan penerjemahan buku. Institut ini sudah mengadakan penelitian soal pilkada, menerbitkan buku tentang pilkada. Kami menerjemahkan buku yang dianggap penting sesuai misi institut ini. Misi institut ini adalah pencerahan di bidang politik dan demokrasi, pendidikan politik, arahnya ke situ. Kalau kami menerbitkan buku, ya, yang sejalan dengan misi kami. (gtp/)