DetikNews
Senin 13 Agustus 2018, 17:38 WIB

Pakai Cara Ini, Menhub Harap Tak Ada Lagi Kecelakaan Kapal

Muhammad Idris - detikNews
Pakai Cara Ini, Menhub Harap Tak Ada Lagi Kecelakaan Kapal Menhub Budi Karya Sumadi (Ari Saputra/detikcom)
Selayar - Kementerian Perhubungan melakukan pengetatan operasional kapal penyeberangan. Perbaikan juga dilakukan secara menyeluruh, termasuk dari sisi pelabuhan hingga sumber daya manusia.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya mulai memberlakukan skema sewa kapal dari operator swasta dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan Kemenhub.

"Maka saya tugasi Ditjen Darat supaya kita sewa kapal swasta agar angkutan pelayaran bisa memenuhi standar (pelayanan dan keselamatan). Jadi kita tidak perlu membeli kapal, tapi sewa dari swasta. Dari sisi anggaran juga tak besar," jelas Budi di Pelabuhan Banteng, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, Senin (13/8/2018).





Menurutnya, pihaknya menetapkan standar kapal yang harus dipenuhi oleh pemilik kapal untuk menjalankan angkutan penyeberangan, proses penyewaan kapal sendiri dilakukan lewat tender.

Dengan demikian, masyarakat bisa membeli tiket dengan harga terjangkau, tapi operator kapal tetap bisa memenuhi standar keselamatan dan pelayanan yang sudah ditetapkan.

"Karena biasanya kapal yang tidak layak itu karena kemampuan daya beli masyarakat yang rendah. (Harga tiket yang murah) membuat pelayanan dan keselamatan dikorbankan, karena cost of run pengoperasian kapal tidak tercapai. Standarnya misalnya kapal tak boleh overload, ada life jacket, dan sebagainya," terang Budi.

Kemenhub membayar sewa kapal untuk menutup kelebihan biaya yang dikeluarkan operator untuk memberikan standar pelayanan dan keselamatan yang ditetapkan. Sedangkan okupansi penumpang tetap menjadi tanggung jawab operator swasta.

Pihaknya sendiri mewajibkan kapal penyeberangan harus berjenis ro-ro. Bukan kapal non-penumpang yang dimodifikasi sebagai kapal pengangkut penumpang dan barang. Sebagai tahap awal, sistem sewa kapal ini sudah diberlakukan di Kabupaten Selayar dan diharapkan bisa diterapkan secara bertahap di seluruh Indonesia hingga 2020.

"Bertahap, ini kan butuh anggaran besar. Pertama, di Selayar dulu sebagai contoh dengan kita menyewa 4 kapal yang dijalankan oleh swasta, kita akan prioritaskan di jalur-jalur yang padat (penumpang), yakni 3 pulau, yakni Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi," ungkapnya.

Selain itu, Kemenhub memastikan SDM pengelolaan pelayaran rakyat bisa ditingkatkan serta penegakan aturan yang lebih ketat pada kapal-kapal penyeberangan yang tak memenuhi standar kelaikan.

"Kita didik manusia yang mengelolanya. Di Selayar, kita sekolahkan gratis 1.000 orang tahun lalu dan 1.000 orang lagi tahun ini. Ketiga dari sisi pelabuhannya kita lengkapi dan dikelola secara baik," pungkas Budi.



Tonton juga video: 'Keren! Tank Boat Pertama di Dunia Buatan RI'

[Gambas:Video 20detik]


(idr/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed