Anggota Komisi D Marah Pengadaan Gudang Alkal Dinas SDA Gagal

Jakarta - Komisi D DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pembahasan APBD-Perubahan dengan dinas-dinas di Pemprov. Perdebatan sempat terjadi saat Komisi D mengkritisi penyerapan anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang hanya 20 persen.

Anggota komisi D, Bestari Barus meminta penjelasan dari Dinas SDA karena gagalnya pengadaan lahan untuk gudang peralatan dan perbekalan (Alkal) yang mencapai Rp 450 miliar. Dia khawatir Gubernur DKI Anies Baswedan akan terkena dampaknya karena kinerja buruk dari jajarannya.

"Jadi sampai ada program nanti digoreng yang menggiring gubernur. Seakan-akan gubernur tidak mampu mengelola anggaran hanya karena hal-hal sepele," kata Bestari di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/8/2018).

Baca juga: Penyerapan Rendah, Pemprov DKI Gagal Bangun 3 Rusun Era Ahok

Bestari mengungkapkan kekhawatirannya Dinas SDA tidak bisa menyerap anggaran hingga Rp 1 triliun. Bestari menganggap SKPD tidak amanah karena tidak bisa membelanjakan anggaran dengan baik.

"Hal ini jahat, dianggarkan tapi tidak dilaksanakan. Masyarakat tidak bisa menolerir saat membayar pajak," ucap Bestari.

Sementara itu, Kepala Bagian Pembebasan Lahan SDA Yuliandi tak ingin disalahkan karena anggaran yang gagal diserap. Dia yang baru sebulan menjabat tersebut mengaku sudah melakukan tugas sesuai prosedur.

Baca juga: Sekda DKI: Gubernur dan SKPD Tak Terima Honor Tim Monas

"Itu calonnya cuma satu, kandidat yang muncul cuma satu pak," kata Yuliandi.

Bestari tidak menerima penjelasan Yuliandi. Menurutnya, teknis penyerapan anggaran bukan urusan DPRD.

"Masalah di internal mereka jangan dimasukkan ke (rapat DPRD). Nggak ada urusan. Orang you udah ada anggaran, ya laksanakan," jelasnya. (fdu/fdn)