PPP Soal Pendaftaran Capres: Koalisi Ikuti Jadwal KPU, Bukan MK

Jakarta - PPP menegaskan koalisi pendukung Joko Widodo tidak akan mengikuti jadwal putusan sidang Mahkamah Konstitusi terkait gugatan periode cawapres. Bakal tinggalkan JK?

"Koalisi ngikutin tahapan jadwal yang sudah ada tanggal 10 Agustus 2018," ujar Sekjen PPP Arsul Sani, di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: Pramono: Kalau MK Belum Putus soal JK Masak Ditunggu Terus?

Arsul mengatakan pendaftaran tidak mengikuti jadwal Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dikarenakan nantinya putusan MK bisa diputuskan melewati tanggal pendaftaran.

"Ikuti tahapan KPU, bukan mengikuti jadwalnya MK, kalau mengikuti jadwalnya MK mutusnya setelah tanggal 10 Agustus gimana," kata Arsul.

Sebelumnya, Koalisi Jokowi memberikan isyarat siap tidak mengusung JK sebagai cawapres. Sebab sampai saat ini, sidang gugatan syarat cawapres belum disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau putusan MK nggak putus-putus, masak kita tunggu terus? Kan waktunya sudah mepet," ujar Politikus PDIP Pramono Anung.

Baca juga: JK Tetap Menunggu Putusan MK

Dalam waktu dekat, Jokowi juga akan mengundang pimpinan parpol terkait Pilpres. Pertemuan tersebut juga akan menandatangani berkas-berkas pendaftaran.

"Pasti kan satu hari sebelumnya sudah harus ditanda tangan," kata Pramono.

Diketahui pendaftaran ini telah dibuka sejak tanggal 4 Agustus 2018. Nantinya pendaftaran akan dibuka hingga tanggal 10 Agtus 2018 pukul 24.00 WIB.




Tonton juga 'Isu SARA Jadi Faktor Penghambat Demokrasi Pemilu!':

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/imk)