Prabowo Mau Singkirkan Ekonomi Neolib, PDIP: Masih Angan-angan

Tsarina Maharani - detikNews
Selasa, 07 Agu 2018 10:22 WIB
Eva Kusuma Sundari. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Gerindra menyebut visi-misi Prabowo Subianto sebagai capres berfokus pada perbaikan ekonomi demi menghapuskan paham neoliberal yang dijalankan pemerintah saat ini. PDIP menyebut tuduhan itu tak berdasar dan menyedihkan.

"Tuduhan tidak berdasar dan propaganda menyedihkan karena Jokowi sudah membuktikan yang ngritik masih angan-angan," kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Selasa (7/8/2018).



Eva mengatakan Presiden Jokowi adalah 'Sukarnois'. Hal itu dibuktikan dengan penerapan Pancasila dan Trisakti dalam berbagai kebijakan Jokowi.

Dia mencontohkan penamaan Laut Natuna dan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Jokowi adalah Sukarnois asli yang sudah membuktikan diri. Basis ideologi Pancasila dan strategi Trisakti bukan sekadar cita-cita," sebut Eva.

"Pertama, keppres penguasaan kedaulatan udara; kedua, penamaan Laut Natuna, merebut dari klaim China Selatan, lalu kerja keras Freeport," imbuh dia.



Eva melanjutkan kedaulatan politik juga tengah diwujudkan. Upaya berdikari di bidang ekonomi sudah mulai dirintis.

"Kedaulatan politik sedang diwujudkan, berdikari di bidang ekonomi sudah mulai dirintis dengan nguatin Pertamina mengelola tambang-tambang dalam negeri. Policy harga sama untuk BBM dan semen di Papua adalah untuk mewujudkan sila ke-5 yang menohok jantung neolib yang harusnya mengikuti harga pasar," jelas Eva.

Visi dan misi Prabowo Subianto sebagai calon presiden masih terus digodok. Garis besarnya, Prabowo akan fokus pada perbaikan ekonomi bangsa.

Sebelumnya, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan Prabowo ingin menerapkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam visi-misinya. Andre lalu berbicara soal ekonomi neolib.

"Bahwa ekonomi yang dibangun Pak Prabowo itu berdasarkan Pasal 33 UUD '45. Bukan ekonomi neolib yang terindikasi dibawa pemerintah sekarang," sebut Andre. (tsa/bag)