JK Rapat dengan MUI Bahas Partisipasi Umat Islam di Tahun Politik

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri rapat bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait partisipasi umat Islam di tahun politik. JK mengatakan partisipasi umat Islam di pesta demokrasi bukan hanya yang di partai politik, namun seluruh umat Islam Indonesia.

"Membahas soal agenda demokrasi gimana umat secara luas, bukan hanya umat yang di partai Islam, jadi umat secara luas yang jumlahnya 220 juta berpartisipasi dalam agenda demokrasi dengan baik," ujar usai rapat di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2018).

Baca juga: Soal Arahan 'Berantem' Jokowi, JK: Itu Mempertahankan Diri

Sementara, Ketua Dewan pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan rapat itu merupakan rapat ke-29 Dewan Pertimbangan MUI yang merupakan pertemuan bulanan. Khusus pertemuan tersebut, JK diundang untuk berbicara terkait umat Islam dalam agenda demokrasi khususnya Pileg dan Pilpres 2019.

"Salah satu yang mengerucut bahwa harus diakui adanya kemajuan perkembangan dalam kehidupan umat Islam beberapa tahun terakhir, dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial maupun pendidikan, kebudayaan, seperti penggunaan lambang-lambang Islam," kata Din.

Meski Islam telah berkembang ke kehidupan masyarakat, namun menurut Din Syamsuddin masih banyak permasalahan salah satunya ekonomi. Dia melihat masih terjadi kesenjangan dan ketidakmampuan umat Islam untuk memberdayakan ekonominya sendiri.

"Oleh karena itu pertama disarankan agar perjuangan kebudayaan yang dilakukan ormas Islam dapat dilakukan. Karena ormas Islam adalah gerakan kultural, gerakan kebudayaan untuk memperkuat landasan budaya masyarakat, ini perlu terus dilakukan," ucapnya.

Baca juga: Wapres JK: Tanggap Darurat Gempa Lombok Selama 2-3 Minggu ke Depan

Selain perjuangan kebudayaan melalui Ormas Islam, Din memandang perlu ada perjuangan Islam sebagaimana yang dilakukan melalui jalur politik.

"Perlu juga dilakukan perubahan struktural sebagaimana dilakukan parpol atau lewat jalur politik. Ini didorong terus menerus melakukan jalan dakwah, mengayomi 220 juta umat Islam bukan hanya beberapa atau sebagian dari mereka," tuturnya.

Untuk itu, jalan politik harus dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah umat Islam. Pertemuan tersebut juga banyak membicarakan konsep keumatan yang tidak disempitkan hanya ke dalam sejumlah kelompok.

"Umat Islam 220 juta jangan direduksi menjadi puluhan juta dan tidak semua umat Islam berada di partai-partai Islam atau partai-partai berbasis massa Islam," imbuhnya.

Din memandang Ormas Islam juga banyak tersebar di partai politik yang tidak menggunakan Islam.

"Ini harap dipandang sebagai keseluruhan umat Islam. Sebab kalau reduksionis, penyempitan jumlah umat Islam, ya kita mungkin hanya mengklaim beberapa, sebagian dari mereka," jelasnya. (nvl/idh)