Kader Jatim Mayoritas Pro Jokowi, PD Tak Beri Sanksi ke Soekarwo

Jakarta - DPP Partai Demokrat tak akan menjatuhkan sanksi ke Ketua DPD Jatim Soekarwo (Pakde Karwo) karena memberi kebebasan kadernya untuk memilih Jokowi di Pilpres 2019. Demokrat malah menanggapi santai soal pernyataan Karwo soal mayoritas akar rumput disebut mendukung Jokowi.

"Nggak (disanksi)," kata Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean ketika dimintai konfirmasi, Kamis (2/8/2018).

"Nanti dikasih sepeda," candanya.

Baca juga: Soekarwo: Demokrat Jatim Sebagian Besar Dukung Jokowi

Ferdinand menambahkan meski suara akar rumput di DPD Jatim sebagian besar mendukung Jokowi di Pilpres 2019, dia menegaskan suara kader nasional lebih memilih Prabowo Subianto.

"Betul bahwa di Jatim, DPD kami lebih memilih mendukung Jokowi, tapi secara nasional, kader lebih memilih mendukung Prabowo dengan perbandingan 62% Prabowo, 38% Jokowi," ujar Ferdinand.

Dia juga mengamini demokrasi adalah hak individual yang diatur konstitusi. Namun, dia mengingatkan ada mekanisme internal partai yang wajib dipatuhi.

"Demokrasi itu hak individual yang diatur konstitusi. Betul hak pribadi di TPS, tapi secara organisasi harus ikut arahan sikap politik DPP," terangnya.

"Jadi DPD Jatim harus menghargai demokrasi internal. Itu wajib hukumnya," tegas Ferdinand.

Baca juga: Soekarwo Sebut Jatim Dukung Jokowi, PD: Nasional Dukung Prabowo

Sebelumnya, Pakde Karwo mengatakan pihaknya telah melapor ke DPP Demokrat terkait mayoritas suara akar rumpur DPD Jatim mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Demikian halnya dengan organisasi-organisasi di bawah partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ada di Jatim.

Dia pun mengakui struktural Demokrat digerakkan untuk mendukung Prabowo. Namun, dia menyebut setiap kader memiliki pendapat dan pilihan masing-masing.

"Ya kalau struktural pengurus digerakkan ke sana (mendukung Prabowo), tapi kalau pribadi kan punya pendapat lain. Kalau tertutup ya dengar, harus tanya kepada pribadi masing-masing, yang harus ngopi yang rokok dulu. Harus panjang ceritanya dan ini urusannya rapat dan pilihan anggotanya seperti apa," ucap Soekarwo di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/8).
(ams/fdn)