"Itu semua kan penyimpangan hukum. Jual-beli lapas, kemudian rekayasa sel, kemudian sel palsu. Semuanya pelanggaran hukum, termasuk harusnya Menkum HAM bertanggung jawab, kok bisa," kata HNW di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (27/7/2018).
Kendati demikian, HNW meminta tak ada tebang pilih dalam penindakan terkait lapas. HNW pun menyinggung sikap pemerintah dan aparat yang justru sibuk mempermasalahkan lapas yang jaraknya tak begitu dekat dengan pusat pemerintahan itu.
"Jangan ditutup-tutupi tapi jangan juga direkayasa dan jangan hanya lapas yang ada di Sukamiskin. Bagaimana lapas yang di Mako Brimob. Mako Brimob itu deket lho. Lebih deket Mako Brimob daripada ke Bandung. Kenapa jauh amat. Okelah Sukamiskin harus dipermasalahkan," tuturnya.
Di Mako Brimob, meski tak secara gamblang menyebut nama narapidana, HNW menyebut ada perlakuan-perlakukan istimewa yang didapat salah satu napi. Misalnya bisa merayakan ulang tahun dengan cukup meriah.
Beberapa waktu lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) memang sempat merayakan ulang tahun di Mako Brimob bersama keluarga dan pendukung.
"Tapi yang Mako Brimob bagaimana? Bahkan bisa ulang tahun dengan sangat mewah. Itu kira-kira ada apa? Jadi saya menuntut hukum itu harus adil. Adil itu harus semuanya. Kalau Sukamiskin juga, tapi yang deket-deket juga janganlah selalu kaidahnya jangan gajah di pelupuk mata tak nampak tapi semut di ujung sana nampak. Silakan koreksi semua perilaku terkait dengan masalah hukum dan lapas. Termasuk yang di Mako Brimob," lanjut HNW.
Baca juga: Sel Mewah Penjahat-Penjahat Luar Biasa |
Buruknya pengelolaan Lapas Sukamiskin terbongkar setelah KPK melakukan OTT pada Jumat (20/7) lalu. KPK mengungkap nilai jual-beli fasilitas tambahan di dalam sel tersebut mencapai Rp 200-500 juta.
Dua hari berselang, Ditjen Pas melakukan sidak di lapas yang ada di Kota Bandung itu. Di dalam sidak diketahui narapidana korupsi Setya Novanto dan M Nazaruddin menghuni sel palsu. (mae/jbr)
