PKB Nilai Manuver JK di MK Bisa Kembalikan Rezim Otoriter

Jakarta - Wapres Jusuf Kalla (JK) jadi pihak terkait dalam sidang gugatan syarat cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Wasekjen PKB Maman Imanulhaq menilai, jika gugatan itu dikabulkan, rezim otoriter akan muncul kembali.

"Saya hanya takut saja kalau JR ini dikabulkan akan muncul kembali apa yang jadi ketakutan kita. Semangat reformasi dipatahkan dan munculnya rezim otoriter," kata Maman di Resto Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018).

Baca juga: Eks Waka MK Soal Manuver JK: Sudah Jelas di UUD, Tak Usah Digugat

Ia melanjutkan, jika nantinya gugatan tersebut dikabulkan, akan muncul berbagai pihak yang mengajukan gugatan serupa. Ia pun mengingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat tak akan tercapai jika rezim otoriter muncul.

"Nanti mantan gubernur, bupati, terus dan sebagainya (mengajukan lagi). Padahal saya selalu mengingatkan bahwa konstitusi itu amanatnya cuma dua, penegakan hak asasi manusia dan juga kesejahteraan rakyat secara luas. Dan itu tidak pernah tercapai kalau ada rezim yang otoriter," ujarnya.

Baca juga: Manuver JK dan Gagalnya Gugatan Jabatan Lebih dari 2 Periode

Sebelumnya, Partai Perindo menggugat aturan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Wapres Jusuf Kalla (JK) kemudian mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi Undang-Undang Pemilu yang diajukan Partai Perindo.



Tonton juga 'Fahri Hamzah: JK Baiknya Jadi Negarawan Seperti Habibie':


(yas/rvk)