Eks Waka MK soal Manuver JK: Sudah Jelas di UUD, Tak Usah Digugat

Jakarta - Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono menyebut semua hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 seharusnya tidak perlu digugat. Hal tersebut terkait dengan gugatan syarat cawapres yang diajukan Perindo dan Wapres Jusuf Kalla (JK) sebagai pihak terkait.

"Sesuatu yang jelas ada di dalam UUD itu seharusnya tidak usah digugat. Untuk melaksanakan pasal sekian di Undang-Undang Dasar, maka dibuat UU-nya seperti ini," kata Harjono di Resto Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018).

Baca juga: Manuver JK dan Gagalnya Gugatan Jabatan Lebih dari 2 Periode

Ia menuturkan nasib gugatan tersebut ditentukan oleh bagaimana cara pandang hakim MK terhadap Pasal 7 UUD '45 yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden.

"Sekarang bagaimana hasilnya akan tergantung pada bagaimana hakim MK melihat Pasal 7," ujarnya.

Baca juga: MK: Pembatasan Masa Jabatan Spirit UUD 1945

Meski begitu, Harjono enggan memprediksi lebih awal terkait putusan gugatan syarat cawapres. Putusan itu, menurut Harjono, ada di tangan 9 hakim konstitusi.

"Saya nggak jadi dukun di situ (di dalam gugatan syarat cawapres)," pungkasnya. (yas/rvk)