Upaya Kemenkum HAM Lindungi Hak Kaum Tunanetra Dapatkan Informasi

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) telah melakukan penandatanganan perjanjian internasional Traktat Marrakesh untuk memfasilitasi penyandang tunatetra dalam memfasilitasi akses informasi. Melalui traktat itu para penyandang tunanetra bisa mendapatkan buku dalam versi braille.

"Perjanjian ini berfokus pada pengecualian hak cipta untuk memfasilitasi pembuatan buku dan karya hak cipta lainnya dalam versi yang dapat diakses penyandang disabilitas," ujar Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Erni Widhyastari dalam keterangan tertulis, Kamis (26/7/2018).

Erni menjelaskan, perjanjian tersebut menetapkan norma bagi negara-negara yang meratifikasi perjanjian tersebut untuk memiliki pengecualian hak cipta dan memungkinkan untuk mengimpor dan mengekspor karya-karya cetak.

Baca juga: Penonton Difabel Keluhkan Fasilitas Stadion GBT yang Tak 'Ramah'

Dia menjelaskan, penyandang disabilitas memiliki akses informasi yang sangat terbatas karena jarang ditemukan terbitan buku yang aksesibel bagi tunanetra.

Hal itu diamini oleh Ketua Yayasan Mitra Netra, Bambang Basuki. Ia mengungkapkan jenis buku dalam versi braille yang dihasilkan masyarakat atau lembaga penyedia memang sangat terbatas jenis dan jumlahnya.

"Buku Braille yang tersedia umumnya bukan jenis buku yang memuat simbol khusus, seperti buku matematika, fisika, kimia, Arab, atau musik," ucap Bambang.

Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan spesialis penyalin braille untuk buku yang memuat simbol khusus tersebut pada sebagian besar lembaga penyedia. Hal lain yang menyulitkan tunanetra khususnya peserta didik tunanetra untuk memperoleh buku yang diwajibkan lembaga pendidikan adalah belum ada lembaga penyedia yang secara konsisten memproduksi buku sesuai permintaan tunanetra.

"Di samping karena keterbatasan spesialis braille juga persoalan anggaran. Sebagian besar lembaga penyedia bergantung pada subsidi atau proyek Braille dari pemerintah," Bambang Basuki menjelaskan.

Baca juga: Dikunjungi Menpora, Soeharto Mantan Atlet Paragames Curhat

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan hak penyandang disabilitas netra dalam memperoleh akses informasi tanpa melanggar hak cipta, adalah dengan Traktat Marrakesh ke dalam Peraturan Pemerintah yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam UU ini terdapat pasal yang mengatur aspek pengecualian hak cipta untuk kepentingan akses informasi tidak hanya untuk tunanetra, tetapi juga secara luas untuk orang dengan masalah membaca barang cetakan. (ega/ega)