Terjerat Kasus Suap, Eks Kadin HST Dituntut 6 Tahun Penjara

Faiq Hidayat - detikNews
Kamis, 26 Jul 2018 18:50 WIB
Ilustrasi sidang (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Mantan Ketua Kadin Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, Fauzan Rifani dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 300 juta serta subsider kurungan 6 bulan. Fauzan diyakini jaksa KPK menerima uang suap Rp 3,6 miliar untuk Bupati HST nonaktif Abdul Latif.

"Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Fauzan Rifani dan Abdul Basit terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa KPK Lie Putra Setiawan saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).


Selain Fauzan, mantan Direktur PT Sugriwa Agung Abdul Basit juga dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta serta subsider kurangan 4 bulan. Kedua terdakwa diyakini sebagai perantara suap di kasus ini.

Jaksa mengatakan, uang yang diterima itu agar Direktur PT Menara Agung Pusaka Donny Witono menang proyek di Hulu Sungai Tengah. Perkara ini, Donny Witono sudah divonis 2 tahun penjara.

Lelang proyek tersebut adalah pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan Super VIP RSUD Damanhuri, Barabai, tahun anggaran 2017. PT Menara Agung Pusaka pun akhirnya memenangi lelang proyek tersebut.

Awalnya, Fauzan bertemu dengan Abdul Latif di rumah dinas Bupati HST untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Donny Witono. Dalam pertemuan itu, Donny meminta Fauzan menyampaikan kepada Abdul Latif agar memenangkan lelang proyek untuk PT Menara Agung Pustaka.

"Fauzan Rifani kemudian meminta Abdul Basit, yang merupakan Direktur PT Sugriwa Agung (Abdul Latif merupakan pemilik sebenarnya), untuk menghitung besaran fee proyek pengadaan pekerjaan pembangunan perawatan ruang kelas I, II, VIP, dan VIP super memberikan di RSUD H Damanhuri, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena sebelumnya Abdul telah terbiasa dengan biaya-biaya proyek yang diperuntukkan bagi Abdul Latif," ujar jaksa KPK.


Untuk memenuhi permintaan itu, jaksa mengatakan Donny memberikan Fauzan dua bilyet giro pada akhir April 2017 di Hotel Madani, Barabai, atas pembayaran fee proyek itu. Akhirnya disepakati pembayaran fee itu dilakukan dalam dua tahap masing-masing Rp 1,8 miliar.

"Fauzan bersama Donny mendatangi Bank Mandiri Cengkareng, Jakarta Barat, dan memproses pemindahbukuan ke rekening Mandiri milik Fauzan Rifani sejumlah Rp 1,82 miliar dengan perincian Rp 1,8 miliar untuk Abdul Latif dan Rp 20,45 juta untuk Fauzan Rifani," kata jaksa KPK.

Atas kasus ini, Abdul Basit dan Fauzan didakwa melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP. (fai/rna)