Ketua Pemuda Muhammadiyah Nilai Sidak Lapas Sukamiskin Bak Drama

Jakarta - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik sidak yang dilakukan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM di Lapas Sukamiskin. Dia menilai sidak tersebut terkesan seperti drama.

Dahnil menduga masalah fasilitas mewah yang didapat napi kasus korupsi tak hanya jadi urusan kalapas. Dia mengatakan hal jual beli fasilitas di lapas mesti diusut tuntas.

Baca juga: KPK Sarankan Kemenkum HAM Periksa Sel Palsu Novanto

"Coba bayangkan benar tidak ketika orang besar itu korupsi banyak mereka bisa lobi ke pihak punya kekuasaan untuk minta sel bagus? Bener nggak ada orang seperti Atut, Wawan, mereka bisa pesan ruang penjara, mereka seperti apa dengan bayar uang secukupnya? Dan itu nggak terkait kepala lapas saja tapi juga bisa kepada Kemenkum HAM," kata Dahnil saat diskusi Kedai KOPI di Upnormal caffe, Jl. Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).

"Jadi bohong kemudian ada sidak, bagi saya ini drama basi. Tapi seolah-olah kita pura-pura kaget. Penjabat kita penuh drama padahal semua orang tahu praktik-praktik itu," sambungnya.

Baca juga: Sandiwara Setya Novanto: Dulu Sakit Palsu, Kini Sel Palsu

Selang beberapa hari setelah sidak, saung 'elite' yang ada di dalam Lapas Sukamiskin itu juga dibongkar. Dahnil menilai pembongkaran itu juga bagian dari drama karena saung itu sudah ada dari lama.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo mesti turun tangan untuk memberi contoh sikap antikorupsi. Komitmen pemberantasan korupsi, kata Dahnil, harus ditunjukkan Jokowi.

Baca juga: Komisi III soal Sel Palsu Novanto: Dirjen Pas Dibohongi Jajaran

"Bahkan saung itu sudah lama, ini drama model apa? Ini terang bahwa negara sudah menjadi surga bagi koruptor. Jadi kalau mau berantas korupsi di Indonesia Presiden harus punya sikap untuk wujudkan antikorupsi," ungkapnya.

Senada dengan Dahnil, peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai sikap antikorupsi tak ditunjukkan parpol. Dia malah heran karena ada yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) KPK recehan.

Baca juga: Kebobrokan Lapas Sukamiskin: Jual Beli Fasilitas hingga Sel Palsu

"Soal Lapas Sukamiskin kena OTT, lapas ini kan nggak ada yang bersuara keras. Jadi, misalnya kasus OTT lapas itu nggak ada tuh parpol bilang Yasonna harus dicopot," ujar Emerson.

"Dan kedua malah mereka menyalahkan KPK. Bilang KPK OTT recehan. Ini yang kita lihat keresahan soal antikorupsi di publik gede banget tapi nggak diimbangi sama parpol yang nggak pernah wacanakan antikorupsi," sambungnya.

Sebelumnya KPK melakukan OTT eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen terkait kasus dugaan jual beli fasilitas mewah. Ada 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.



Tonton juga 'Pernah Masuk Penjara, Nikita Mirzani Komentari Sukamiskin':


(jbr/jbr)