Polri Sudah Serahkan Data Teror JAD ke Kejaksaan

Jakarta - Polri menyebut sudah diminta data oleh Kejaksaan Agung yang mendakwa Jamaah Ansharut Daulah (JAD) sebagai koorporasi terlarang karena menyebarkan paham radikal. Data itu terkait aksi yang dilakukan JAD dalam 3 tahun terakhir.

"Kami sudah dimintai beberapa keterangan, beberapa data, yaitu sudah berapa kali JAD ini melakukan upaya melawa hukum dalam aksi teror dalam 3 tahun terakhir ini. Data itu sudah lengkap dan kita berikan pada JPU yang saat ini sedang berproses melakukan tuntutan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: Ahli Anggap JAD Termasuk Korporasi, Bisa Dibubarkan

Iqbal mengatakan Polri akan mengikuti keputusan pengadilan. Setiap yang berkaitan dengan JAD akan ditindak jika organisasi itu dinyatakan terlarang oleh pengadilan.

"Prinsip nanti ketika proses di pengadilan sudah selesai, apapun hasilnya, kalau hasilnya dilarang kita akan tegakkan aturan itu, seperti ada satu ormas Islam yang dilarang," ujarnya.

Baca juga: Pimpinan JAD Sebut Kumpulan Infak Anggota Diserahkan ke Suriah

Dia melanjutkan, aksi teror yang dilakukan JAD tak hanya menelan korban jiwa. Aksi itu juga bisa membuat Indonesia diembargo karena dianggap tidak aman.

"Ini bukan hanya nyawa yang hilang, tapi juga harkat dan martabat. Jangan sampai nanti banyak teror kita diembargo sana-sini, nanti nyawa yang lain juga bisa hilang kelaparan sana-sini," pungkasnya.



Tonton juga video: 'Tim Sniper Dikerahkan untuk Amankan Sidang Vonis Pentolan JAD'

[Gambas:Video 20detik]

(abw/idh)