KPK Pernah Beri Saran Perbaikan Lapas tapi Tak Disambut Baik

Jakarta - KPK menyatakan pernah memberi saran soal perbaikan integritas di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Saran diberikan atas survei integritas dan kajian pada 2007-2008.

"KPK mulai melakukan survei integritas, kajian pada 2007-2008. Kami memang menemukan banyak sekali nilai merah. Kalau nilai tertinggi itu 10, yang kami temukan itu di bawah 5 atau sangat rendah dalam rentang 1, 2, atau 3," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (24/7/2018).

Baca juga: Saung 'Elite' di Lapas Sukamiskin Bandung Akhirnya Dibongkar

Adapun nilai buruk itu paling banyak terkait mudahnya para petugas di lapas menerima tawaran gratifikasi atau pemberi dalam berbagai bentuk. Febri juga menyatakan KPK telah memaparkan hasil temuan dan masukan ke Kemenkum HAM, khususnya Ditjen Pemasyarakatan (PAS).

"Terutama terkait dengan toleransi atau terkait dengan mudahnya para petugas pemasyarakatan menerima tawaran gratifikasi atau pemberian-pemberian dalam berbagai bentuk. Itu pernah kami paparkan ke pihak Kemenkum HAM, khususnya Ditjen PAS, dan ditindaklanjuti pada 2009-2011 melalui pemantauan dan usulan-usulan pemenuhan," ujarnya.

Baca juga: KPK Harap Perbaikan Lapas Dilakukan Konsisten

Namun, menurut Febri, usulan yang disampaikan tak disambut baik. Dia berharap terungkapnya kasus dugaan suap kepada Kalapas Sukamiskin Wahid Husen untuk pemberian fasilitas tambahan di sel membuat Kemenkum HAM serius melakukan perbaikan.

"Tapi sayang memang pada saat itu sampai 2011 usulan-usulan perbaikan itu tidak begitu disambut baik oleh pihak yang terkait yang berwenang sehingga kita tahu beberapa kondisi masih terjadi hingga sampai saat ini. Karena itulah, sejak awal kami menyampaikan, jika memang Kemenkum HAM serius melakukan perbaikan, hal itu harus ditunjukkan secara konsisten," pungkas Febri. (haf/jbr)