detikNews
Senin 23 Juli 2018, 22:01 WIB

Anies Sindir Warga Jagakarsa yang Ngeluh soal Kenaikan NJOP

Mochamad Zhacky - detikNews
Anies Sindir Warga Jagakarsa yang Ngeluh soal Kenaikan NJOP Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Indra Komara/detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung keluhan warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, soal kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP). Anies menyebut warga yang mengeluh itu justru kurang dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

"Khusus yang kemarin diangkat cukup ramai, ternyata ketika sudah diperiksa, malah dia kekurangan bayar pajak. Karena dilaporkan ukuran bangunannya 200 meter, ketika sudah diperiksa 700 meter," kata Anies di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018).


"Jadi, ketika dilihat, oh malah agak beda tuh obyek pajak di Jagakarsa itu. Dan malah jadi ketahuan bahwa rupanya ada kekurangan bayar agak banyak karena informasi yang tidak lengkap," imbuhnya.

Anies mengaku berfokus terhadap kebijakan kenaikan NJOP DKI. Saat ini Pemprov DKI sedang menganalisis rencana kenaikan PBB rumah yang diubah peruntukannya buat kegiatan komersial.

"Ada rumah-rumah yang zonanya berubah dari zona residensial menjadi komersial. Setelah dicek, jumlahnya ada 270 ribu rumah. Nah, 270 ribu rumah itu saat ini sedang di dalam proses review apakah statusnya tetap sebagai rumah tinggal atau telah ada perubahan fungsi menjadi rumah untuk kegiatan komersial," ujar Anies.

Postingan warga soal NJOP di Jagakarsa yang disebut naik pada 2018Posting warga soal NJOP di Jagakarsa yang disebut naik pada 2018 (Foto: dok. Istimewa)


Anies menuturkan Pemprov DKI akan meningkatkan besaran PBB untuk rumah yang berubah peruntukan buat kegiatan komersial. Namun besaran PBB tidak akan naik apabila ada rumah yang masuk zona komersial tapi tak mengubah peruntukan rumah untuk kegiatan komersial.

"Tapi intinya, kita akan fair, akan adil. Yang tidak melakukan kegiatan komersial, meskipun zonasinya berubah menjadi zona komersial, tidak akan mengalami kenaikan PBB. Nah, jumlahnya cukup banyak. Ini ada 270 ribu, ya, harus diperiksa satu-satu, perlu waktu. Nanti kalau sudah, baru kita umumkan," papar Anies.


Anies sebelumnya mengatakan akan mengkaji PBB di kawasan permukiman. Anies ingin warga tidak mampu tidak terbebani kenaikan PBB.

"Kami menemukan ada bagian-bagian residensial di zona komersil yang tidak melakukan aktivitas komersial tapi dia alami peningkatan NJOP. Nah, ini harus kami data ulang," kata Anies di Balai Kota, Jumat (20/7).
(zak/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com