Senin 23 Juli 2018, 20:08 WIB
Kompolnas Minta Penjelasan Polda Metro soal Tembak Mati 11 Penjahat
Foto: Ilustrasi, Gedung Mapolda Metro Jaya. (Ari Saputra-detikcom)
Jakarta -
Kompolnas berencana meminta klarifikasi Polda Metro Jaya terkait 11 penjahat yang ditembak mati selama operasi kewilayahan pada 3-12 Juli 2018. Kompolnas ingin mengetahui tindakan itu sesuai aturan atau tidak.
"Untuk mengetahui apakah penembakan terhadap 11 orang kriminal tersebut sah atau tidak, maka Kompolnas akan melakukan klarifikasi kepada Polda Metro Jaya," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti lewat keterangannya kepada detikcom, Senin (23/7/2018).
Poengky menjelaskan Polri memang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan kekerasan kepada pelaku kejahatan sesuai Perkap No 8 Tahun 2009. Namun, ada tahapan tertentu yang harus dilalui sebelum polisi bertindak.
"Penggunaan kekuatan atau tindakan keras dan senjata api harus dilaksanakan sesuai prosedur. Ada Peraturan Kapolri no. 8 tahun 2009 tentag Implementasi HAM yang mengatur tentang hal tersebut, khususnya pasal 45 hingga 49. Selain itu, ada Peraturan Kapolri no. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan pasal 5 mengatur tentang tahapan-tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan anggota Polri," ujarnya.
Poengky lantas memberikan perumpamaan terkait penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh polisi saat menangkap pencopet di jalanan. Menurut dia, polisi tak boleh menembak penjahat tersebut kecuali dia membawa senjata tajam dan membahayakan masyarakat serta petugas.
"Jika misalnya ada pencopet di jalan, kemudian yang bersangkutan melarikan diri, maka polisi tidak boleh menembak. Polisi harus bisa menangkap dan memproses hukum pencopet tersebut. Tetapi jika misalnya ada begal yang membawa sajam dan senpi merampok motor, kemudian melukai si pemilik motor dan mengancam polisi dengan tembakan senpinya, maka sah bagi polisi untuk menembak," imbuhnya.
Lebih jauh, Poengky mengingatkan Polri merupakan intitusi pengayom masyarakat. Operasi keamanan yang dilakukan polisi harus tetap menjungjung tinggi HAM.
"Polri sebagai aparat pelayan, pengayom, pelindung masyarakat dan penegak hukum untuk mewujudkan harkamtibmas memang harus sigap melakukan operasi-operasi keamanan, tidak harus menunggu event-event tertentu, agar masyarakat merasa aman dan terlindungi. Operasi-operasi keamanan tersebut harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi HAM," bebernya.
(knv/idh)
"Untuk mengetahui apakah penembakan terhadap 11 orang kriminal tersebut sah atau tidak, maka Kompolnas akan melakukan klarifikasi kepada Polda Metro Jaya," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti lewat keterangannya kepada detikcom, Senin (23/7/2018).
Poengky menjelaskan Polri memang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan kekerasan kepada pelaku kejahatan sesuai Perkap No 8 Tahun 2009. Namun, ada tahapan tertentu yang harus dilalui sebelum polisi bertindak.
"Penggunaan kekuatan atau tindakan keras dan senjata api harus dilaksanakan sesuai prosedur. Ada Peraturan Kapolri no. 8 tahun 2009 tentag Implementasi HAM yang mengatur tentang hal tersebut, khususnya pasal 45 hingga 49. Selain itu, ada Peraturan Kapolri no. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan pasal 5 mengatur tentang tahapan-tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan anggota Polri," ujarnya.
Poengky lantas memberikan perumpamaan terkait penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh polisi saat menangkap pencopet di jalanan. Menurut dia, polisi tak boleh menembak penjahat tersebut kecuali dia membawa senjata tajam dan membahayakan masyarakat serta petugas.
"Jika misalnya ada pencopet di jalan, kemudian yang bersangkutan melarikan diri, maka polisi tidak boleh menembak. Polisi harus bisa menangkap dan memproses hukum pencopet tersebut. Tetapi jika misalnya ada begal yang membawa sajam dan senpi merampok motor, kemudian melukai si pemilik motor dan mengancam polisi dengan tembakan senpinya, maka sah bagi polisi untuk menembak," imbuhnya.
Lebih jauh, Poengky mengingatkan Polri merupakan intitusi pengayom masyarakat. Operasi keamanan yang dilakukan polisi harus tetap menjungjung tinggi HAM.
"Polri sebagai aparat pelayan, pengayom, pelindung masyarakat dan penegak hukum untuk mewujudkan harkamtibmas memang harus sigap melakukan operasi-operasi keamanan, tidak harus menunggu event-event tertentu, agar masyarakat merasa aman dan terlindungi. Operasi-operasi keamanan tersebut harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi HAM," bebernya.
(knv/idh)
