DetikNews
Minggu 22 Juli 2018, 22:33 WIB

KPK Lawan Tudingan OTT Kalapas Sukamiskin Ecek-ecek

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
KPK Lawan Tudingan OTT Kalapas Sukamiskin Ecek-ecek Foto: Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Lapas Sukamiskin menuai cibiran dari anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi. Taufiqulhadi bahkan menganggap OTT Sukamiskin ecek-ecek. KPK balik melawan pernyataan itu.

"Itu adalah OTT ecek-ecek," ujar Taufiqulhadi, Minggu (22/7/2018).


Taufiqulhadi lalu menjelaskan alasan dirinya menyebut OTT di Sukamiskin cuma ecek-ecek. Dia menyoroti jumlah uang yang ditemukan KPK di lapas seorang narapidana.

"OTT hanya Rp 100 juta, OTT yang adillah. Di situ ada korupsi atau tidak? Di situ kan cuma ada sejumlah kegiatan jual-beli sel yang kemudian di dalam kamar itu ditemukan uang Rp 100 juta mungkin. Itu kan nggak ada relevansinya sama sekali," sebut Taufiqulhadi.

KPK Lawan Tudingan OTT Kalapas Sukamiskin Ecek-ecekFoto: Taufiqulhadi (Ari Saputra/detikcom)

Pernyataan Taufiqulhadi langsung disanggah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Syarif menyebut, Taufiqulhadi gagal paham.

"Taufiqulhadi anggota Komisi III yang menganggap OTT KPK di Lapas Sukamiskin hanya operasi 'ecek-ecek' pasti tidak paham peta korupsi di seluruh lapas Indonesia," kata Syarif.


Syarif menilai Taufiqulhadi gagal paham dan tidak mengetahui kalau korupsi di lapas sangat sistematik. Syarif menyayangkan pernyataan Taufiqulhadi. Syarif menyebut, cara berpikir Taufiqulhadi perlu 'dipermak'.

"Taufiqulhadi sudah pasti gagal paham dan tidak mengetahui korupsi di lapas sebagai sesuatu yang sistematis dan ini patut disayangkan karena seorang wakil rakyat tidak melihat betapa korupnya lapas-lapas di Indonesia. Dia bahkan menganggapnya sebagai hal biasa jika seorang Ka-Lapas bisa mendapatkan dua mobil mahal hanya dalam waktu 3 bulan bertugas," sebutnya.

"Anggota Komisi 3 seperti ini 'perlu di-vermak' (dipermak, red) cara berpikirnya. Bukannya mendukung pemberantasan korupsi di lapas yang menggurita, tapi menganggap kerja KPK hanya cari sensasi. Silakan masyarakat menilai apakah anggota komisi hukum DPR seperti ini layak didukung atau tidak," tutur Syarif.


(gbr/bag)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed