DetikNews
Sabtu 21 Juli 2018, 14:45 WIB

Soal JK, Sudirman Said Singgung Regenerasi Negarawan Muda

Dwi Andayani - detikNews
Soal JK, Sudirman Said Singgung Regenerasi Negarawan Muda Sudirman Said (Fida/detikcom)
Jakarta - Wapres Jusuf Kalla bersedia menjadi pihak terkait dalam gugatan Partai Perindo atas syarat cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Sudirman Said pun menyinggung soal regenerasi pimpinan.

"Saya tidak melihat satu karakter yang, apalagi sekarang, dulu tidak pernah melihat karakter yang secara aktif menawarkan diri mengajukan diri untuk hal-hal seperti itu. Jadi saya memahami lebih sebagai keharusan prosedur saja, karena memang setelah dilihat kan satu-satunya orang yang pernah jadi wapres dua kali adalah Pak JK," ujar Sudirman Said di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/7/2018).

Sudirman mengatakan wajar bila JK menerima permintaan menjadi pihak terkait. Namun dia yakin bukan JK yang berada di balik gugatan Perindo tersebut.


"Oleh karena itu, wajar kalau beliau harus menerima permintaan dari pihak yang sedang mengurus untuk jadi pihak terkait," kata Sudirman.

"Tetapi saya yakin bahwa yang melakukan upaya-upaya ini bukan dari pihak Pak JK, termasuk yang ambil inisiatif judicial review pertama kali bukan Pak JK," sebut Sudirman.

Ia menganggap sikap JK sebagai bentuk keberpihakan menjaga kemapanan demokrasi. Selain itu, menurut Sudirman, JK dinilai merasa memiliki kewajiban moral.

"Di luar itu tadi saya kira Pak JK punya pemihakan menjaga kemapanan demokrasi. Jadi beliau bisa jadi mengambil sikap seperti itu, membuka diri seperti itu karena merasa punya kewajiban moral," ujar dia.

Meski begitu, Sudirman pun menyoroti sejumlah hal. Salah satunya soal regenerasi negarawan muda untuk menjaga bangsa dan kemapanan aturan.

"Ingin melihat kolam demokrasi ini diisi oleh sebanyak mungkin negarawan-negarawan, terutama negarawan yang muda yang itu penting untuk ditumbuhkan untuk kepentingan bangsa jangka panjang. Berkepentingan menjaga kemapanan aturan," kata Sudirman.

Ia juga mengatakan, bila ingin mengubah sebuah aturan, sebaiknya dilakukan jauh hari. Keputusan penting, menurut Sudirman, seharusnya tidak dilakukan dalam waktu tergesa-gesa.


Cek JK ke Capaja: Teknologi Jadi Ancaman Baru!

"Apabila ada hal-hal penting, tidak dilakukan review dalam mendesak, tapi jauh hari direncanakan, ketika konstitusi waktunya diubah kita ubah dengan baik, dilakukan studi. Karena keputusan penting tidak boleh diambil dalam waktu mendesak. Justru membutuhkan waktu untuk mempertimbangkannya masak-masak dengan mendengar semua aspek," tuturnya.

Partai Perindo menggugat UU No 7/2017 tentang Pemilu. Mereka menggugat Pasal 169 huruf n yang menghalangi Wapres JK untuk maju pada Pilpres 2019.

Dalam pasal tersebut dinyatakan capres-cawapres bukanlah orang yang pernah menjadi presiden atau wakil presiden sebanyak dua periode. Berikut ini bunyi Pasal 169 huruf n:

"Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."
Soal JK, Sudirman Said Singgung Regenerasi Negarawan Muda

(elz/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed