DetikNews
Jumat 20 Juli 2018, 20:57 WIB

KPK Siap Hadapi Nur Alam Bila Ajukan Kasasi

Nur Indah Fatmawati - detikNews
KPK Siap Hadapi Nur Alam Bila Ajukan Kasasi Gedung KPK (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Pihak kuasa hukum eks Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam berencana mengajukan kasasi atas vonis banding 15 tahun kliennya. KPK siap menghadapi kasasi tersebut.

"Ya, kalau kasasi, tentu kami hadapi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (20/7/2018).

Majelis hakim tingkat banding memperberat hukuman Nur Alam dari 12 tahun menjadi 15 tahun penjara. Menurut Febri, ada pertimbangan penting sehingga hukuman diperberat. Selain itu, ada keterangan ahli Dr Basuki Wasis yang menjadi landasan vonis.



"Rasa keadilan publik dinilai hakim masih kurang dengan hukuman awal, makanya ditingkatkan. Lalu hakim juga mempertimbangkan pertimbangan ahli Basuki Wasis," kata Febri.

Sebelumnya, pengacara Nur Alam, Maqdir Ismail, akan menyarankan kliennya mengajukan kasasi atas putusan banding PT DKI Jakarta. Pertimbangan putusan untuk memperberat hukuman dianggapnya tidak masuk akal.

"Kita sih belum pastikan, belum diputuskan (kasasi), karena saya sendiri belum ketemu sama Pak Nur Alam. Tapi kalau menurut saya, keputusan seperti itu sih harus dibanding," ujar Maqdir saat dihubungi detikcom.




PT DKI memperberat hukuman Nur Alam dari 12 tahun penjara menjadi 15 tahun dengan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan. Nur Alam juga tetap diwajibkan membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Hakim tingkat banding juga tetap menjatuhkan hukuman berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan keterangan ahli Dr Basuki Wasis dalam persidangan, menyatakan perbuatan Nur Alam menyetujui IUP eksplorasi yang berubah menjadi operasi produksi PT Anugerah Harisma Barakah tanpa prosedur yang semestinya.

Akibatnya, terjadinya kerusakan lingkungan secara masif di Pulau Kabaena, belum lagi bila dihitung biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut.

Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor menilai Nur Alam menyalahgunakan jabatannya sebagai Gubernur Sultra dan memperkaya diri sendiri dari uang yang didapat dari pengurusan izin pertambangan. Uang itu digunakan Nur Alam untuk membeli rumah dan mobil BMW Z4 atas nama Ridho Isana selaku staf protokoler Pemprov Sultra di Jakarta.
(nif/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed