Jumat 20 Juli 2018, 20:26 WIB
JK Dukung Gugatan Syarat Cawapres, Ini Respons Akbar Tandjung
Akbar Tandjung (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan masa jabatan wapres yang diajukan Perindo di Mahkamah Konstitusi. Politikus senior Partai Golkar Akbar Tandjung menyambut positif hal itu.
"Saya kira itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena itu dia mempunyai legal standing," kata Akbar di Hotel RedTop, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018).
Akbar menjelaskan JK memenuhi syarat untuk ikut mengajukan gugatan tersebut. Sebagai wapres, JK memiliki kewenangan menggugat aturan yang menjegal langkahnya kembali maju pada Pilpres 2019.
"Kan kemarin itu MK mengatakan yang mengajukan itu adalah mereka-mereka yang dianggap tidak memiliki legal standing. Tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden-wapres. Dengan gugatan Pak JK sendiri, hubungannya ada, relevan. Karena dia memang pernah jadi wapres dan kemudian ingin mengetahui apakah masih boleh apa tidak dari sisi konstitusi kita," tuturnya.
Apalagi, kata Akbar, Jokowi pernah mengungkapkan bahwa JK merupakan sosok cawapres yang paling tepat dan paling baik untuk mendampinginya.
"Saya membaca dua-tiga kali, Pak Jokowi mengatakan, dari sekian banyak cawapres, yang paling tepat, yang paling baik, itu adalah Pak JK. Kan dia punya optimisme. Kalau dia maju, peluang menangnya tinggi. Karena Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa sosok yang tepat yang cocok itu adalah Pak JK," tutur Akbar.
Soal apakah dengan mengajukan gugatan itu terkesan JK memiliki keinginan kembali maju sebagai cawapres, Akbar mengiyakan hal itu. Menurutnya, dengan JK resmi ikut menjadi pihak terkait dalam gugatan itu, berarti dia ingin kembali menjadi wapres.
"Ya kan katanya JK yang mengajukan, ya berarti dia memang punya hak, punya legal standing dan bahwa memang dia mau lagi jadi wapres. Ya semua orang memang bisa berbeda pandangan, tapi tidak ada yang salah kalau dia mau maju lagi," ujarnya.
Terkait dukungan Partai Golkar jika JK kembali maju sebagai cawapres, Akbar enggan berandai-andai. Menurutnya, hal itu tergantung keputusan internal partainya.
"Itu tergantung intern Golkar, nantilah," kata Akbar.
Sebelumnya, JK resmi mengajukan diri sebagai pihak terkait gugatan syarat cawapres di MK. JK mengajukan diri sebagai pihak terkait lewat kuasa hukumnya, Irmanputra Sidin.
Irman mengatakan JK mengajukan diri sebagai pihak terkait karena merasa syarat cawapres di Pasal 169 huruf n UU Pemilu tak sesuai dengan konstitusi. Menurut Irman, yang dibatasi jabatannya ialah presiden.
"Jadi posisi wapres kan sebagai pembantu presiden, sama seperti menteri, harusnya masa jabatannya tidak dibatasi," ujar Irman.
(rvk/rvk)
"Saya kira itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena itu dia mempunyai legal standing," kata Akbar di Hotel RedTop, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018).
Akbar menjelaskan JK memenuhi syarat untuk ikut mengajukan gugatan tersebut. Sebagai wapres, JK memiliki kewenangan menggugat aturan yang menjegal langkahnya kembali maju pada Pilpres 2019.
"Kan kemarin itu MK mengatakan yang mengajukan itu adalah mereka-mereka yang dianggap tidak memiliki legal standing. Tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden-wapres. Dengan gugatan Pak JK sendiri, hubungannya ada, relevan. Karena dia memang pernah jadi wapres dan kemudian ingin mengetahui apakah masih boleh apa tidak dari sisi konstitusi kita," tuturnya.
Apalagi, kata Akbar, Jokowi pernah mengungkapkan bahwa JK merupakan sosok cawapres yang paling tepat dan paling baik untuk mendampinginya.
"Saya membaca dua-tiga kali, Pak Jokowi mengatakan, dari sekian banyak cawapres, yang paling tepat, yang paling baik, itu adalah Pak JK. Kan dia punya optimisme. Kalau dia maju, peluang menangnya tinggi. Karena Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa sosok yang tepat yang cocok itu adalah Pak JK," tutur Akbar.
Soal apakah dengan mengajukan gugatan itu terkesan JK memiliki keinginan kembali maju sebagai cawapres, Akbar mengiyakan hal itu. Menurutnya, dengan JK resmi ikut menjadi pihak terkait dalam gugatan itu, berarti dia ingin kembali menjadi wapres.
"Ya kan katanya JK yang mengajukan, ya berarti dia memang punya hak, punya legal standing dan bahwa memang dia mau lagi jadi wapres. Ya semua orang memang bisa berbeda pandangan, tapi tidak ada yang salah kalau dia mau maju lagi," ujarnya.
Terkait dukungan Partai Golkar jika JK kembali maju sebagai cawapres, Akbar enggan berandai-andai. Menurutnya, hal itu tergantung keputusan internal partainya.
"Itu tergantung intern Golkar, nantilah," kata Akbar.
Sebelumnya, JK resmi mengajukan diri sebagai pihak terkait gugatan syarat cawapres di MK. JK mengajukan diri sebagai pihak terkait lewat kuasa hukumnya, Irmanputra Sidin.
Irman mengatakan JK mengajukan diri sebagai pihak terkait karena merasa syarat cawapres di Pasal 169 huruf n UU Pemilu tak sesuai dengan konstitusi. Menurut Irman, yang dibatasi jabatannya ialah presiden.
"Jadi posisi wapres kan sebagai pembantu presiden, sama seperti menteri, harusnya masa jabatannya tidak dibatasi," ujar Irman.
(rvk/rvk)
