Warga Bisa Adukan Camat dan Lurah Pelaku Pungli, Begini Caranya

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong warga melapor bila melihat petugas melakukan pungutan liar (pungli). Warga bisa melaporkan melalui kanal aduan yang dimiliki Pemprov DKI.

"Sekarang kan ada kanal pengaduan masyarakat mulai dari Facebook, Twitter, SMS, Qlue kan ada juga. Atau Ingub (Instruksi Gubernur) Nomor 135 bahwa pengaduan masyarakat itu bisa lewat kecamatan," kata Kepala Biro Tata Pemerintahan, Premi Lasari, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018).

Baca juga: Pemprov DKI Selidiki Dugaan Pungli Oknum Lurah

Premi meminta warga membawa serta bukti untuk menguatkan laporan mereka. Dia berjanji pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan.

"Bawa saja bukti yang bisa diberikan. Nanti kita rekap, kalau memang harus diklarifikasi nanti akan kami klarifikasi dan panggil orang yang bersangkutan," tuturnya.

Baca juga: Ketua DPRD DKI akan OTT Oknum Lurah yang Ketahuan Pungli

Premi menuturkan warga juga bisa melapor langsung ke Balai Kota jika takut melapor langsung lewat kecamatan. Semua laporan nantinua akan diklarifikasi.

"(Kalau takut) lapor saja ke provinsi, kalau nggak lapor ke sistem. Karena kalau sudah masuk ke sistem semuanya harus ditindaklanjuti," jelas Premi.

Baca juga: Pemprov DKI Selidiki Dugaan Pungli Oknum Lurah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menegaskan bakal memberhentikan oknum lurah yang melakukan pungli. Dia minta data kelurahan mana yang ada laporan pungli. Jika ada bukti, Anies akan memberhentikan lurahnya.

"Minta namanya saja. Kita ada 267 lurah. Jika ada yang lakukan pungli, langsung diberhentikan. Jadi minta laporannya, saya akan berhentikan," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (17/7) kemarin.


(fdu/dnu)