PPP: Tudingan Jokowi Beri Jabatan Ngabalin di AP I Tendensius

Jakarta - PPP menilai kritikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan jabatan kepada Ali Mochtar Ngabalin jadi komisaris PT Angkasa Pura I tidak tepat. PPP menyebut, Jokowi tidak ikut campur soal posisi Ngabalin di AP I.

"Soal tudingan bagi-bagi jabatan oleh Jokowi itu terlalu tendensius tudingannya. Karena yang menentukan bukan Jokowi," ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada detikcom, Jumat (20/7/2018).

Baca juga: Jabatan Komisaris AP I Dikritik, Ngabalin: Nanti Kena Kualat

Menurut PPP, penunjukkan Ngabalin sebagai komisaris AP I adalah kewenangan Menteri BUMN Rini Soemarno. Bisa jadi, kata PPP, Ngabalin dianggap mampu mengemban amanah tersebut.

"Soal ini tentu menjadi kewenangan menteri BUMN yang memiliki saham mayoritas. Tentu dalam menunjuk komisaris disesuaikan dengan kebutuhannya. Komisaris bukan jabtan direksi yang dituntut harus memiliki kemampuan teknis. Bisa jadi Ngabalin dianggap mampu menjalin komunikasi dengan publik," jelas Baidowi.

Baca juga: Dua Kursi Buat Ali Mochtar Ngabalin

Ngabalin Jadi Komisaris AP I, Apa Kata Fadli Zon? Simak Videonya:

[Gambas:Video 20detik]

Sebelumnya, Ngabalin menyebut penunjukkan dirinya sebagai komisaris AP I adalah takdir Allah SWT. Ngabalin sekaligus membungkam para pengkritik.

"Saya itu sudah sebetulnya jauh sebelum saya menjadi tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan dan juru bicara pemerintah itu jauh sebelumnya, tapi baru ini memang baru ditakdirkan oleh Allah. Bilang sama dia semua jangan menghalangi rezekinya orang yang Tuhan telah mentakdirkan, kau bisa kena kualat dari Allah SWT. Jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum, kepada seseorang kau berlaku tidak adil kepada seseorang," ujar Ngabalin kepada detikcom, Kamis (19/7).

Baca juga: Ngabalin Jadi Komisaris AP I, Fadli Zon: Itu Hadiah Bela Jokowi

Ngabalin diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris AP I. Ngabalin ditugasi menggantikan Selby Nugraha Rahman, yang telah menjabat anggota Dewan Komisaris Angkasa Pura I sejak 25 Oktober 2015.

Pengangkatan dan pemberhentian komisaris ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-210MBU/07/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen PT Angkasa Pura I (Persero) tertanggal 19 Juli 2018.

(dkp/knv)