PP Muhammadiyah Tak Ikut Campur Musyawarah Ulama Bahas Pilpres

Jakarta - PP Muhammadiyah menegaskan tak akan ikut campur dalam musyawarah ulama yang akan membahas Pilpres 2019. Persoalan politik praktis dinilai bukan menjadi ranah Muhammadiyah.

"Kalau seperti itu (ada pembahasan soal capres) nampaknya tidak akan Muhammadiyah ya, nampaknya kebijakan pak ketum tapi kalau menurut saya, pribadi saya, kalau memang itu ranahnya, itu seperti politik," kata Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad saat dihubungi, Kamis (19/7/2018) malam.

Baca juga: PA 212: Musyawarah Ulama Bahas Capres Digelar Majelis Mujahidin

Dadang mengatakan saat ini pihaknya belum menerima informasi mengenai rencana musyawarah ulama itu. Dia juga menyebut Muhammadiyah tak terlibat dalam kegiatan tersebut.

"Nggak, sepanjang pengetahuan saya tidak," ucapnya.

Dadang lantas bicara soal sikap Muhammadiyah yang menyerahkan sepenuhnya pilihan politik pada Pilpres 2019 nanti kepada setiap kader. Menurut dia, tak ada paksaan dari pimpinan untuk memilih calon tertentu.

"Kan kalau politik ada mekanisme, ada yang baku, kalau kita ormas jadi tidak ikut terhadap hal-hal yang menurut saya itu kan garapannya parpol, kita menyerahkan sepenuhnya kepada anggota,mau seperti apa, tidak ada mengarahkan kepada seseorang," ujarnya.

Baca juga: Fatwa Ulama 212 akan Ramaikan Pilpres 2019

Dadang menjelaskan Muhammadiyah lebih concern terkait urusan keagamaan dan kebangsaan. Hal itu pula yang akan menjadi bahasan dalam sidang Tanwir pada awal tahun depan.

"Sidang Tanwir kalau (membahas) kebangsaan, insyaalah tahun 2019 awal kita ada Tanwir," tuturnya.

Sebelumnya, Ustaz Arifin Ilham mengatakan bakal ada musyawarah ulama yang akan digelar di Tasimalaya pada 5-9 Agustus. Musyawarah akan membahas mengenai Pilpres 2019.

"Ya nanti ulama memutuskan nanti siapa yang akan menyampaikannya menunggu fatwa ulama," ujar pengasuh Ponpes Az-Zikra ini di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (19/7).

Musyawarah ulama digelar oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Acara itu berbeda dengan ijtimak ulama yang akan digelar oleh GNPF-U pada akhir Juli 2018.

(knv/dkp)