DetikNews
Kamis 19 Juli 2018, 14:48 WIB

Jaksa Agung Ingin Kasus HAM Berat Bisa Diselesaikan Era Ini

Yuni Ayu Amida - detikNews
Jaksa Agung Ingin Kasus HAM Berat Bisa Diselesaikan Era Ini Foto: Jaksa Agung M Prasetyo. (Lamhot Aritonang-detikcom)
Jakarta - Pemerintah berencana membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menuntaskan kasus HAM. Jaksa Agung M Prasetyo ingin kasus-kasus HAM berat masa lalu itu bisa segera diselesaikan.

"Ini (DKN) sedang dibahas dengan Pak Menko Polhukam (Wiranto). Tentunya harapan kita itu, iktikad baik kita semua sebenarnya, untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Prasetyo di Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/7/2018).

"Yang kita inginkan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu bisa diselesaikan lah di era kita ini," imbuhnya


Prasetyo mengatakan pihaknya terkendala karena kasus itu sudah sangat lama. Sehingga, dia menyebut penyelidikannya akan sama.

"Kasus itu terjadi bahkan kamu (wartawan) belum lahir. Jadi siapapun akan sulit. Termasuk Komnas HAM sulit. Berganti Komnas HAM pun hasil penyelidikannya sama saja," ujarnya.


Komnas HAM telah bertemu Presiden Jokowi pada Jumat (8/6). Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta masukan terkait dewan kerukunan nasional.

"Tadi ada disinggung Bapak Presiden mengenai bagaimana pendapat kami mengenai Dewan Kerukunan Nasional. Pada dasarnya Komnas HAM merujuk pada UU No 26 Pasal 47 yang mengatakan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat itu bisa memang ditempuh dengan jalan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kala itu.

Taufan menerangkan, satu-satunya langkah membentuk DKN adalah kebijakan politik Jokowi. Komnas HAM memberi saran kepada Jokowi, jika DKN dibentuk maka pemerintah harus mengakui kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum diselesaikan.

"Pertama harus ada langkah-langkah pengungkapan kebenaran dari peristiwa pelanggaran HAM berat itu. Kemudian ada pernyataan penyesalan atau maaf atas nama negara kepada korban dan seluruh masyarakat Indonesia. Setelah itu kemudian ada upaya rekonsiliasi maupun rehabilitasi terhadap korban maupun keluarganya," urai Taufan.
(idh/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed