Majelis Pleno akan Bawa Isu Ambang Batas Capres ke Rapat Hakim MK

Jakarta - Pemohon gugatan ambang batas pencapresan atau Presidential Treshold (PT) 20 persen di Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah petitum putusan pada gugatan yang diajukannya. Salah satu petitum yang dirubah adalah pembatalan frasa.

Petitum putusan yang diajukan para pemohon sebelumnya meminta agar seluruh Pasal 222 UU Pemilu dibatalkan.

Baca juga: Ambang Batas Capres Digugat, Rizal Ramli: Jokowi Tak Perlu Khawatir

"Kami minta pembatalan seluruh Pasal 222. Pada perbaikan permohonan, kami merubah petitum putusannya dengan menjadi hanya pembatalan frasa 'yang memenuhi persyaratan kursi minimal 20 persen dari kursi DPR atau 25 persen suara nasional dari Pemilu 2014," kata tim kuasa hukum pemohon, Heriyanto di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (18/7/2018).

Selain itu, ia menyampaikan, pihak pemohon juga mengubah posisi petitum provisi 'pemberlakuan putusan berlaku efektif sejak putusan dibacakan dan berlaku sejak Pilpre 2019' menjadi petitum pokok perkara. Juga, Heriyanto menambahkan, ada penambahan frasa 'calon wakil presiden' di samping calon presiden.

Baca juga: Adili Sengketa Pilkada 2018, MK Setop Sementara Pengujian UU

"Perbaikan selanjutnya posisi petitum provisi. Itu kami turunkan jadi petitum pokok perkara. Kita juga menambahkan frasa calon wakil presiden di setiap frasa calon presiden," sebutnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Hakim MK Saldi Isra mengatakan, perubahan yang telah disampaikan oleh pihak pemohon tersebut akan dibawa dalam Rapat Pemusyawarahan Hakim (RPH).

"Panel akan menyapaikan kepada RPH. RPH lah yang nanti akan menantukan permohonan ini. Kami tunggu perkembangan dari panitera," ujar Saldi di kesempatan yang sama. (yas/rvk)