DetikNews
Rabu 18 Juli 2018, 08:55 WIB

Kritik Pelayanan Jahiliyah di DKI

Tsarina Maharani - detikNews
Kritik Pelayanan Jahiliyah di DKI Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Illyas (Foto: Rachman Haryanto)
Jakarta - PKB melontarkan kritik 'panas' terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Illyas menilai pelayanan Pemprov DKI ibarat kembali ke zaman jahiliyah.

Dihimpun detikcom, Rabu (18/7/2018), hal ini diungkapkan Hasbiallah menanggapi pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi terkait pelayanan di kelurahan yang marak praktik pungli.

"Sangat bener (PDIP), nggak usah tanya saya, tanya masyarakat. Sudah mengakui. Ini kembali ini ke zaman jahiliyah lagi, dari segi pelayanannya loh ya," kata Hasbiallah (17/7).


Hasbiallah juga menyinggung Anies yang dinilai sibuk dengan kegiatan politik. Menurutnya, akibat kesibukan itu kepentingan warga Jakarta terbengkalai.

"Sekarang sepi nggak ada kinerjanya. Urusannya politik, tidak melayani, bukan sosok pemimpin yang melayani," ujar dia.

Kritik dari Hasbiallah kemudian ditanggapi partai pendukung Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menanggapi kiritik PKB, PPP memamerkan raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Pemprov DKI Jakarta di era kepemimpinan Anies.

Menurut Riano raihan WTP itu bisa jadi salah satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan roda pemerintahan DKI.

"Tolak ukurnya di situ aja. Kalau pelayanan buruk atau kinerja nggak baik, nggak mungkin WTP bisa didapat lagi untuk pemerintah DKI Jakarta," kata Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad.


Soal Anies yang dinilai Hasbiallah lebih banyak terlibat dalam kegiatan politik, Riano pun membantah. Dia menyebut Anies tetap fokus untuk turun langsung ke masyarakat.

"Saya nggak melihat hal itu. Buktinya beliau masih concern melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat dan turun ke masyarakat," tutur Riano.

Hal senada disampaikan PKS. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menanyakan bukti pernyataan Hasbiallah.

Menurut dia, ada sejumlah hal yang bisa jadi tolak ukur keberhasilan pelayanan Pemprov DKI. Di antaranya ialah penyerapan APBD per tahun dan penuntasan janji-janji kampanye gubernur dan wakil gubernur.

"Itu yang jadi ukurannya. Kalau tidak jalan buktinya apa? Kan gitu," tutur Suhaimi.

Suhaimi juga angkat bicara soal kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disinggung Hasbiallah. Menurut dia salah kaprah apabila gubernur atau wakil gubernur tak boleh berpikir politis.


"Namanya gubernur dan wakil gubernur sebagaimana juga presiden itu adalah jabatan politis, bukan jabatan karier. Jadi dalam menjalankan tugas-tugasnya berpikir politis. Itu wajar saja," jelas Suhaimi.


(tsa/nkn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed