"Kalau pelayanan buruk atau kinerja nggak baik, nggak mungkin WTP bisa didapat lagi untuk pemerintah DKI Jakarta," kata Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad saat dimintai tanggapan, Selasa (17/7/2018).
Menurut Riano, raihan WTP itu bisa jadi salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan roda pemerintahan DKI. Dia mengingatkan agar kritik disampaikan berdasarkan fakta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Riano menambahkan pelayanan publik Pemprov DKI justru kini sangat transparan. Masyarakat bahkan bisa melaporkan petugas pelayanan publik apabila mendapat pelayanan kurang menyenangkan.
"Pelayanan baik itu di kecamatan hingga tingkat provinsi sudah sangat transparan dan terbuka. Bahkan layanan melalui internet dan lain-lain. Saya pikir kurang tepat ya kalau dibilang pelayanan buruk," jelas Riano.
"Apabila ditemukan pegawai pemerintah yang tidak melayani atau lain-lain kan bisa dilaporkan. Bisa diadukan. Ada reward and punishment. Bisa diberikan sanksi. Jadi kita nggak usah bingung-bingung lagi," imbuh dia.
Soal Anies yang dinilai Hasbiallah lebih banyak terlibat dalam kegiatan politik, Riano juga membantah. Dia menyebut Anies tetap fokus turun langsung ke masyarakat.
"Saya nggak melihat hal itu. Buktinya beliau masih concern melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat dan turun ke masyarakat," tutur Riano.
Sebelumnya, PKB mendukung pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi terkait pelayanan di kelurahan yang marak praktik pungli. PKB mengakui pelayanan ke warga saat ini sangat buruk.
"Sangat bener (PDIP), nggak usah tanya saya, tanya masyarakat. Sudah mengakui. Ini kembali ini ke zaman jahiliyah lagi, dari segi pelayanannya loh ya," kata Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Illyas.
Hasbiallah juga menyinggung Anies yang sibuk dengan kegiatan politis. Menurutnya, akibat kesibukan itulah kepentingan warga Jakarta terbengkalai. (tsa/nkn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini