DetikNews
Selasa 17 Juli 2018, 15:01 WIB

KASN Siapkan Sanksi Bila Ada Pelanggaran di Perombakan Pejabat DKI

Indra Komara - detikNews
KASN Siapkan Sanksi Bila Ada Pelanggaran di Perombakan Pejabat DKI Wakil Ketua KASN Irham Dilmy (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) masih menyelidiki proses perombakan pejabat eselon II dan wali kota se-Jakarta. Wakil Ketua KASN Irham Dilmy mengatakan saat ini masih menelaah ada-tidaknya pelanggaran dalam perombakan pejabat Pemprov DKI.

"Belum selesai semuanya. Ini banyak. Banyak hal jadi mungkin nanti kalau selesai akan ada semacam pers rilis. Belum selesai masih panjang. Jadi harus hati hati, mesti dilihat dulu," kata Irham saat dimintai konfirmasi, Selasa (17/7/2018).


Irham mengatakan ada sanksi yang bakal diberikan jika dalam proses perombakan ditemukan kesalahan prosedural. Irham mengatakan aturan soal rotasi ASN tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

"Jelas ada sanksi. Semuanya kan ada, jadi konsekuensi. Aturan aja mesti ditegakkan apa yang harus dilakukan. Semuanya juga. Sanksinya banyak, macam-macam," katanya.

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi, terus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juga ada tentang mutasi rotasi dan tata cara pengisian jabatan. Ada aturannya. Jadi kita lihat nanti apa yang sudah dilakukan lalu kita lihat aturannya seperti apa, dibandingkan ada yang salah yang mana, itu yang sedang dilakukan sekarang, masih banyak data yang ditelaah sekarang," sambung Irham.


Irham juga belum mengetahui apakah akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai keterangan. Dia hanya menegaskan proses penyelidikan masih berjalan.

"Nggak tahu saya. Belum tahu. Kita lihat persoalannya aja. Nanti aja, belum, belum," ucapnya.

Sementara itu, terkait jumlah pihak yang melapor, Irham juga tidak mengetahui pasti. Dia mengatakan masih dalam penyelidikan.

"Saya nggak tahu jumlahnya. Karena ini apa namanya penyelidik yang langsung melakukannya di bagian pengaduan dan penyelidikan. Jadi banyak, mayoritas, jumlahnya saya nggak tahu," terang Irham.
(idn/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed