DetikNews
Senin 16 Juli 2018, 19:31 WIB

Penyerapan Anggaran di DKI Masih Rendah, Ini Penjelasan Sekda

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Penyerapan Anggaran di DKI Masih Rendah, Ini Penjelasan Sekda Sekda DKI Saefullah (Fida/detikcom)
Jakarta - Serapan anggaran Pemprov DKI dinilai rendah karena memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) hingga Rp 13,16 triliun. Sekda DKI Saefullah menuturkan anggaran tersebut didapat dari pendapatan yang melampaui target.

"Rp 13,16 triliun terdiri atas dana transfer. Kita ditransfer oleh pemerintah pusat sebagai dana bagi hasil di akhir tahun. Memang nyatanya seperti itu. Ada Rp 4,29 triliun dan ada pelampauan target Rp 2,2 triliun dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah," kata Saefullah di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/7/2018).

Saefullah bahkan menuturkan penyerapan anggaran sebenarnya lebih baik dari 2016. Sisa anggaran tahun ini, menurut Saefullah, hanya Rp 6,6 triliun.


"Silpa murni itu Rp 6,6 triliun. Hanya Rp 6,6 triliun, jadi lebih baik dari tahun lalu yang katanya Rp 7 triliun," jelasnya.

Saefullah mengatakan juga telah melakukan rekomendasi dari DPRD agar penyerapan maksimal. Salah satunya dengan mengganti kepala dinas yang tidak bekerja optimal.

"Ada beberapa sekolah yang tidak jadi dieksekusi, ada beberapa puskesmas yang dikembalikan dananya karena kondisi lapangan berbeda," sebutnya.


Sebelumnya, laporan mengenai APBD menuai kritik dari DPRD DKI karena memiliki Silpa hingga Rp 13,16 triliun.

Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus mengatakan Silpa akan berdampak pada melemahnya ekonomi serta daya beli masyarakat. Bestari menganggap angka tersebut sangat besar.

"Angka ini bukan angka yang kecil dan menunjukkan adanya kegagalan penyerapan anggaran," kata Bestari dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/7).


Senada dengan Bestari, anggota Fraksi PDI Perjuangan Rikardo menjelaskan tingginya Silpa tidak bisa dibanggakan. Dia meminta penganggaran dilakukan lebih efektif lagi.

"Memang sebesar apa pun Silpa bukan pelanggaran APBD. Tapi pembangunan dan program yang sudah direncanakan harus dilaksanakan," jelas Rikardo.
(fdu/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed