"Sekarang kelurahan, kalau perlu lurah jam 07.00 WIB dan 08.00 WIB sudah di kantor, kalau sekarang lurah sudah mulai jadi bos. Saya dengan fraksi PDIP sedang bekerja, saya akan OTT," kata Prasetio di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/7/2018).
Prasetio menjelaskan warga ada yang sudah mengeluarkan uang ratusan juta untuk surat keterangan sertifikat tanah. Dia menyebut ada warga yang keluarkan dana mulai dari Rp 50 juta sampai Rp 200 juta.
Lebih lanjut, Prasetio dengan fraksinya di PDIP sedang berupaya untuk menghapus aksi pungli yang dilakukan oknum lurah itu. Dia berharap OTT ini bisa menghentikan praktik pungli.
"Hal seperti ini saya secara objektif, kami sebagai petugas partai di fraksi PDIP sedang bekerja untuk menyikapi hal-hal di tingkat kelurahan, kalau di bawahnya sudah rusak, di atasnya tambah lagi. Mudah-mudahan dengan saya bilang begini mereka berhenti, insaf," terangnya.
Selain menyoroti oknum lurah, Prasetio juga mengkritik kesiapan Pemprov DKI soal Asian Games. Dia melihat Pemprov belum serius membenahi PKL di sekitaran GBK.
"Sampai hari ini semalam saya muter GBK masih ada PKL di pedestrian padahal di situ sentral fokus para venue dan para atlet akan berlomba di daerah GBK," katanya.
"Posko bersama antara polisi, satpol, dishub yang masuk ke sentral GBK itu juga belum ada tanda-tandanya. Karena sebentar lagi bulan Agustus ada pembukaan Asian Games," lanjut Prasetio.
Prasetio juga mengaku belum merasakan gaung Asian Games jelang pembukaan. Dia kemudian membandingkan kesiapan Asian Games di Palembang yang dinilainya lebih meriah dibanding Jakarta.
"Rasanya kok rasanya di Jakarta ada pesta besar kok nggak ada rasanya. Kalau kita kunjungan kerja ke Palembang itu dari bandara sudah terlihat adanya prasarana Asian Games," ujarnya. (idn/jbr)
