Sabtu 14 Juli 2018, 08:59 WIB
KLHK Tangkap Pelaku Tambang Timah Ilegal di Hutan Bangka Belitung
Foto: Dok. KLHK
Bangka -
Upaya penegakan hukum terhadap kasus kerusakan hutan dan lingkungan, terus dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Baru-baru ini, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Sumatera, berhasil menangkap dua penambang timah ilegal di kawasan hutan produksi Sungailiat Mapur, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bersama Denpom DAM II Sriwijaya, Dinas Kehutanan Babel, dan kepolisian, tim KLHK mengamankan kedua pelaku berinisial HS dan P pada Rabu (11/07/2018). Mereka diamankan beserta barang bukti berupa tiga unit alat berat, dan peralatan pertambangan lainnya.
HS selaku pemilik tambang, saat ini telah ditahan di salah satu Rutan di Jakarta, setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik PNS KLHK.
Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda, menyatakan akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Ini dilakukan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut, termasuk pihak-pihak yang menghalangi proses penegakan hukum yang dilakukan.
"Kami akan berkoordinasi dengan aparat hukum lainnya. Harus ada efek jera," tegas Yazid.
HS diduga melanggar pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pasal 89 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman sanksi penjara maksimal 15 tahun, dan denda maksimal sepuluh miliar rupiah.
Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, Sustyo Iriyono menyampaikan bahwa, kegiatan operasi ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, baik dari kegiatan penambangan ilegal, pengunaan kawasan secara tidak sah maupun kebakaran hutan.
"Pelaku penambangan ilegal harus ditindak tegas dan dihukum seberat- beratnya. Mereka tidak hanya merugikan negara, tapi mereka telah merusak lingkungan dan mengancam keselamatan jiwa. Ini kejahatan luar biasa," ucap Sustyo.
Sustyo juga mengapresiasi putusan Majelis Hakim PN Sungailiat, yang telah menghukum empat pelaku penambangan ilegal di Tahura Mangkol Kabupaten Bangka Tengah, dengan hukuman masing-masing 3 tahun penjara dan denda Rp 1,5 milyar.
"Putusan ini harus menjadi peringatan bagi pelaku penambangan dan pemodal tambang ilegal lainnya," tuturnya.
(idr/ega)
Bersama Denpom DAM II Sriwijaya, Dinas Kehutanan Babel, dan kepolisian, tim KLHK mengamankan kedua pelaku berinisial HS dan P pada Rabu (11/07/2018). Mereka diamankan beserta barang bukti berupa tiga unit alat berat, dan peralatan pertambangan lainnya.
HS selaku pemilik tambang, saat ini telah ditahan di salah satu Rutan di Jakarta, setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik PNS KLHK.
Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda, menyatakan akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Ini dilakukan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut, termasuk pihak-pihak yang menghalangi proses penegakan hukum yang dilakukan.
"Kami akan berkoordinasi dengan aparat hukum lainnya. Harus ada efek jera," tegas Yazid.
HS diduga melanggar pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pasal 89 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman sanksi penjara maksimal 15 tahun, dan denda maksimal sepuluh miliar rupiah.
 Foto: Dok. KLHK |
Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, Sustyo Iriyono menyampaikan bahwa, kegiatan operasi ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, baik dari kegiatan penambangan ilegal, pengunaan kawasan secara tidak sah maupun kebakaran hutan.
"Pelaku penambangan ilegal harus ditindak tegas dan dihukum seberat- beratnya. Mereka tidak hanya merugikan negara, tapi mereka telah merusak lingkungan dan mengancam keselamatan jiwa. Ini kejahatan luar biasa," ucap Sustyo.
Sustyo juga mengapresiasi putusan Majelis Hakim PN Sungailiat, yang telah menghukum empat pelaku penambangan ilegal di Tahura Mangkol Kabupaten Bangka Tengah, dengan hukuman masing-masing 3 tahun penjara dan denda Rp 1,5 milyar.
"Putusan ini harus menjadi peringatan bagi pelaku penambangan dan pemodal tambang ilegal lainnya," tuturnya.
(idr/ega)
