Rabu 11 Juli 2018, 16:48 WIB
Dilaporkan Habiburokhman, Ini Respons Panwaslu Makassar
Ketua Umum Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokhman di kantor Bawaslu. (Wildan/detikcom)
Makassar -
Ketua Umum Lembaga Advokasi Hukum DPP Gerindra Habiburokhman melaporkan Panwaslu Kota Makassar. Menanggapi laporan tersebut, Panwaslu Makassar tak mempermasalahkannya karena itu adalah hak warga.
Ketua Panwas Kota Makassar Nursari mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti 23 laporan dari paslon Munafri Ariffudin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Dia juga menepis tudingan tidak netral. Panwas bahkan telah menindak sejumlah lurah dan Kepala Dinas Pemkot Makassar lantaran tak netral pada Pilwalkot Makassar.
"Kami, termasuk ASN, dulu sudah masuk di situ sebelum masuk di situ. Diproses, ada hasilnya, ada yang lurah pergoki lurah kumpul KTP dan kadis. Lurah kita dapat kumpul KTP diturunkan pangkat dari Komisi ASN dan rekomendasi dari kami. Kadisnaker sempat menyebar dan mengundang dalam deklarasi Danny Pomanto kenaikan gajinya setahun ditunda," kata Nursari, Rabu (11/7/2018).
Sementara itu, terkait tak adanya pelibatan polisi terkait dengan 23 pelaporan tim Appi-Cicu, Nursari menyebut pelaporan tersebut tak ada unsur pidana, sehingga tak melibatkan polisi.
"Jadi begini, semua laporan yang masuk di 23 itu tidak ada dugaan pidana, tidak ada polisi, tidak ada penanganan. Kalau tidak ada tindak pidana pemilihan, tidak kewenangan polisi," jelasnya.
Habiburokhman melaporkan Panwas Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ke Bawaslu RI. Panwas Kota Makassar dituduhnya tidak netral dalam menindaklanjuti 23 laporan dari paslon Appi-Cicu.
"Laporan terkait dugaan ketidaknetralan Panwas Kota Makassar dalam Pilwalkot Makassar kemarin," kata Habiburokhman kepada wartawan di kantor Bawaslu RI, Jakarta.
(rvk/rvk)
Ketua Panwas Kota Makassar Nursari mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti 23 laporan dari paslon Munafri Ariffudin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Dia juga menepis tudingan tidak netral. Panwas bahkan telah menindak sejumlah lurah dan Kepala Dinas Pemkot Makassar lantaran tak netral pada Pilwalkot Makassar.
"Kami, termasuk ASN, dulu sudah masuk di situ sebelum masuk di situ. Diproses, ada hasilnya, ada yang lurah pergoki lurah kumpul KTP dan kadis. Lurah kita dapat kumpul KTP diturunkan pangkat dari Komisi ASN dan rekomendasi dari kami. Kadisnaker sempat menyebar dan mengundang dalam deklarasi Danny Pomanto kenaikan gajinya setahun ditunda," kata Nursari, Rabu (11/7/2018).
Sementara itu, terkait tak adanya pelibatan polisi terkait dengan 23 pelaporan tim Appi-Cicu, Nursari menyebut pelaporan tersebut tak ada unsur pidana, sehingga tak melibatkan polisi.
"Jadi begini, semua laporan yang masuk di 23 itu tidak ada dugaan pidana, tidak ada polisi, tidak ada penanganan. Kalau tidak ada tindak pidana pemilihan, tidak kewenangan polisi," jelasnya.
Habiburokhman melaporkan Panwas Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ke Bawaslu RI. Panwas Kota Makassar dituduhnya tidak netral dalam menindaklanjuti 23 laporan dari paslon Appi-Cicu.
"Laporan terkait dugaan ketidaknetralan Panwas Kota Makassar dalam Pilwalkot Makassar kemarin," kata Habiburokhman kepada wartawan di kantor Bawaslu RI, Jakarta.
(rvk/rvk)
