DetikNews
Rabu 11 Juli 2018, 12:20 WIB

Bawaslu Minta PDIP Tak Calonkan Eks Napi Korupsi

Dwi Andayani - detikNews
Bawaslu Minta PDIP Tak Calonkan Eks Napi Korupsi Sosialisasi Bawaslu ke PDIP. (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan sosialisasi Pileg dan Pilpres 2019 di kantor DPP PDIP. Bawaslu meminta PDIP mengusung calon yang tidak bermasalah hukum.

"Harapan kami, pertama, partai mengusung calon yang bersih dan tidak bermasalah dengan proses hukum," ujar Ketua Bawaslu Abhan di kantor DPP PDIP, Jl Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).

Abhan meminta PDIP tidak mengusung calon mantan napi teroris, narkoba, dan kejahatan seksual sebagai calon anggota legislatif. Selain itu, ia meminta agar caleg dari PDIP bukan eks napi korupsi.


"Pertama, napi bandar narkotika teroris dan kejahatan seksual. Imbauan kami juga napi koruptor agar tidak dicalonkan oleh partai politik. Ini harapan dan imbauan kami sebagai pengawas pemilu," kata Abhan.

Ia juga meminta PDIP tidak melakukan money politics dalam pendaftaran caleg. PDIP diharapkan tidak menerima imbalan dari calon yang diusung. Selain itu, Abhan meminta PDIP menandatangani pakta integritas.

"Money politics, kami imbau dalam proses pendaftaran caleg tidak ada money politics karena sudah dijelaskan dalam UU dalam proses pendaftaran calon partai politik tidak diperbolehkan menerima imbalan dari para calon," tuturnya.

"Kami menyodorkan ada pakta integritas. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti," imbuh Abhan.


Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berterima kasih dan menyampaikan permohonan maaf dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri karena tidak dapat hadir dalam pertemuan. Ia juga mengatakan PDIP taat asas dan aturan.

"Ibu Ketua Umum berterima kasih Bawaslu sudah datang,. Ibu Ketua tidak bisa datang karena sedang ada rapat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (PPDIP). Sebagai peserta pemilu, kami taat asas dalam aturan main, komitmen terus disampaikan oleh Ketum dan PDIP," ujar Hasto.

Terkait larangan pencalonan mantan napi korupsi, Hasto mengatakan PDIP memiliki aturan pemecatan. Ia juga mengatakan saat ini pakta integritas terkait larangan tersebut tengah dalam proses penandatanganan.

"Kami tetapkan aturan bagi mereka yang korupsi, pemecatan. OTT (operasi tangkap tangan) pemecatan, seketika. Pakta integritas yang saat ini sedang dalam proses penandatanganan Ketua Umum," ujar Hasto.
(elz/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed