Wapres JK di Sidang PK Suryadharma: Menteri Leluasa Pakai DOM

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menyebut dana operasional menteri (DOM) dibagi menjadi 80 persen dan 20 persen. Menurut JK, dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 268/PMK.05/2014, 80 persen DOM diberikan secara lumsum, sisanya untuk dukungan operasional lainnya.

"Karena lumsum (80 persen), jadi begitu dipakai tidak perlu detail, bulat-bulat dikasih. Jadi pengeluarannya diskresi menteri. Ya karena dianggap sekian tahun gaji menteri tidak naik sehingga diberi keleluasaan itu, jadi fleksibel sekali," kata JK ketika bersaksi dalam sidang lanjutan peninjauan kembali (PK) Suryadharma Ali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).

"Sedangkan yang 20 persen harus dirinci. Katakanlah ada tamu diberi tiket pulang, jadi ya boleh, kecuali yang 20 persen, harus jelas pertanggungjawabannya," imbuh JK.

Majelis hakim kemudian menanyakan tentang pertanggungjawaban DOM yang 20 persen. Menurut JK, ada sanksi administratif apabila penggunaan 20 persen DOM tidak sesuai. Namun JK menyebut tidak ada sanksi pidana berkaitan dengan penggunaan DOM.

Baca juga: JK Paparkan soal Dana Operasional Menteri di Sidang PK Suryadharma

"(Penggunaan DOM) 20 persen apa perlu bon pengeluaran detail? Tidak sesuai penggunaan 20 persen, ada sanksi?" tanya hakim.

"Ada aturannya, pengguna kuasa minta laporan pemakaiannya. Ada sanksi administratif, ya diperbaiki," ucap JK.

Sedangkan jaksa KPK bertanya-tanya tentang pembatasan penggunaan DOM. "Kemudian Bapak sampaikan penggunaan DOM sampai urusan anak dan cucu, lantas pembatasan DOM itu apa?" tanya jaksa.

"Bahwa DOM itu fleksibel dan diskresi pada menteri yang bersangkutan, tapi jangan dilupakan kegiatan menteri itu juga ada dalam mendukung tugas dan kewajibannya," jawab JK.

Suryadharma divonis 6 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama karena dinilai terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menteri Agama dalam penyelenggaraan haji. Dia menunjuk petugas penyelenggara ibadah haji yang tidak kompeten hingga menyalahgunakan sisa kuota haji.

Selain itu, Suryadharma dinilai menggunakan DOM hingga Rp 1,8 miliar untuk kepentingan pribadi yang dianggap tidak sesuai dengan asas dan tujuan penggunaan DOM.

[Gambas:Video 20detik]

(fai/dhn)