KPAI Kritik Minimnya Sosialisasi Soal Sistem Zonasi PPDB

Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima berbagai pengaduan terkait sistem zonasi yang diterapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). KPAI mengkritik minimnya sosialisasi sistem zonasi PPDB.

"Sosialisasi dari Kemendikbud dan para kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia maupun orang tua siswa calon peserta didik baru masih sangat minim," kata komisioner Bidang Pendidikan Retno Listyarti di kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).

Baca juga: Ombudsman Jabar: Mayoritas Pelapor Keluhkan Zonasi PPDB

Retno menuturkan sistem tersebut dapat memicu pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang salah sasaran. Dia menuturkan akan banyak warga mampu yang mengaku tak mampu.

"Selain itu, memicu masyarakat memanfaatkan peluang lemahnya kontrol pemberian SKTM. Orang mampu mendadak mengaku miskin," ujarnya.

Baca juga: Cara Ini Ternyata Ampuh Bikin Pendaftar ber-SKTM Palsu Ciut Nyali

Tonton juga 'Sistem PPDB Zonasi Diterapkan, Mendikbud Minta Pemda Patuh':

[Gambas:Video 20detik]

Retno pun mendorong pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kemendikbud dan kepala dinas pendidikan se-Indonesia, mengevaluasi sistem PPDB tahun ini. Pasalnya, kata Retno, sistem tersebut belum sesuai dengan kondisi di lapangan.

"KPAI mendorong adanya evaluasi kebijakan PPDB 2018 antara Kemendikbud dan para kepala dinas agar lebih dapat menyesuaikan kondisi lapangan di berbagai daerah," ungkap Retno.

Tak hanya itu, diharapkan sosialisasi terhadap sistem tersebut dapat lebih masif. "KPAI juga mendorong sosialisasi yang lebih masif dan waktu sosialisasi yang panjang terkait sistem PPDB," tutupnya.

(yas/ams)