PDIP: Dukungan TGB ke Jokowi Personal, Kok Disanksi?

Jakarta - Partai Demokrat menyiapkan sanksi untuk sikap Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) yang mendukung Presiden Joko Widodo untuk 2 periode. Partai pengusung Jokowi, PDIP, mengaku heran dengan sikap Demokrat.

"Heran juga tuh," kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari kepada detikcom, Senin (9/7/2018).

Baca juga: Kenapa PD Beri Sanksi TGB yang Dukung Jokowi?

Eva mempertanyakan apa pelanggaran yang dilakukan TGB, yang merupakan anggota Majelis Tinggi Demokrat itu, terancam mendapat sanksi dari partainya. Menurut Eva, dukungan TGB kepada Jokowi sebagai Presiden RI tidak bertentangan dengan keputusan Demokrat.

"Wong Pak Jokowi juga presiden yang resmi, dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia, dan mana sih yang bertentangan dengan keputusan. Wong belum mengambil keputusan apapun kan Demokrat? Jadi standarnya apa. Kalau keputusan ya harus lembaga ya bukan orang perorang," ujarnya.

Baca juga: Dewan Kehormatan PD akan Bahas Sikap TGB Dukung Jokowi

Eva juga menilai sanksi kepada TGB tidaklah perlu. Apalagi dukungan TGB kepada Jokowi menurut Eva adalah dukungan personal.

"Wong itu dukungan personal ya, bukan kelembagaan. Kecuali kalau TGB ngomongnya di forum resmi organisasi, ini kan nggak," kata Eva.

Sebelumnya, Demokrat bicara soal sikap Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) yang mendukung Presiden Joko Widodo untuk 2 periode. Terkait hal itu, Demokrat menyiapkan sanksi untuk TGB karena sikapnya dinilai bertentangan dengan partai.

"Sanksi pasti tetap ada dan itu akan dibahas Dewan Kehormatan," ujar Waketum PD Syarief Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/7).

Syarief mengatakan langkah TGB yang merupakan anggota Majelis Tinggi Partai tanpa sepengetahuan DPP partai. Namun, dia tak memerinci sanksi apa yang akan diberikan ke TGB.

"Nanti tanya Dewan Kehormatan," katanya singkat.

(mae/ams)