Soal Kelanjutan Pulau Reklamasi, Anies: Masih Proses Verifikasi

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan masih melakukan proses verifikasi terkait kelanjutan penanganan pulau reklamasi. Proses verifikasi dilakukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir.

"Pemda lakukan proses verifikasi dan semuanya kita akan lakukan pemanggilan. Setelah lengkap, kita umumkan," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/7/2018).

Baca juga: Kata Anies soal Nasib Gedung di Pulau Reklamasi yang Disegel

Anies belum memutuskan bangunan di pulau reklamasi akan dirobohkan atau tidak. Pihaknya masih menunggu proses verifikasi.

"(Dirobohkan atau tidak) nanti kita lihat dari hasil verifikasi," ucap Anies.

Anies juga akan menyerahkan draf raperda kembali ke DPRD setelah verifikasinya lengkap. Dia menyerahkan hal tersebut kepada tim gubernurnya.

"Sesudah draf raperda lengkap, nanti kita akan menentukan, satu, adalah tentang status mereka yang mempunyai izin dan pekerjaan. Itu ada 12 yang belum. Kedua, yang sudah dibangun nanti kita akan ada rencana yang dimasukkan dalam perda pemanfaatan. Itu kerja Tim Gubernur dalam kajian pesisir," sebut Anies.

Sebelumnya, setelah menyegel pulau reklamasi, Anies membentuk BKP Reklamasi Pantura Jakarta melalui Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Badan tersebut diketuai oleh Sekda DKI.

Baca juga: Sandi soal BKP Reklamasi: Saya Serahkan ke Pak Anies

Kedudukan, tugas, dan fungsi BKP diatur dalam Pasal 3 dan 4 Pergub Nomor 58 Tahun 2018 ini. BKP Pantura Jakarta merupakan lembaga ad hoc nonperangkat daerah, berkedudukan di bawah gubernur, dan bertanggung jawab kepada gubernur.

"BKP Pantura Jakarta mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan reklamasi pantura Jakarta, pengelolaan hasil reklamasi pantura Jakarta, dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta, serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyelenggaraan reklamasi pantura Jakarta dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta," demikian bunyi Pasal 4 Pergub ini. (fdu/idh)