Pemohon Nilai Ambang Batas Capres Bertentangan dengan Pancasila

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan gugatan judicial review (JR) terhadap Pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas presiden (presidential threshold) Pilpres 2019. Pihak penggugat menilai pasal tersebut menipu masyarakat Indonesia.

"Setidaknya kami teman pemohon itu pada Pileg 2014 tidak dikasih tahu, kalau milih (hasilnya) sekarang akan menjadi presidential threshold, itu membohongi warga negara dan memanipulasi hasil hak pilih di pemilu DPR di 2014," kata salah satu pemohon, Effendi Gazali, di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (9/7/2018).

Baca juga: MK Minta Pemohon Perbaiki Materi Gugatan Ambang Batas Capres

Berangkat dari hal itu, Effendi menyebut gugatan tersebut perlu dikabulkan. Jika tidak, ia melanjutkan, publik akan berasumsi bahwa kontestasi pilpres bertentangan dengan Pancasila.

"Kami mengatakan bahwa penting MK jangan sampai dibiarkan. Bila tidak mengabulkan permohonan kami ini, maka sebagian rakyat akan beranggapan bahwa pilpres bertentangan dengan Pancasila," sebutnya.

Baca juga: Presidential Threshold Digugat, Hakim MK: Bukan Hal Baru

Gugatan tersebut diajukan lima orang yang mengaku mewakili suara rakyat Indonesia terkait pasal tersebut. Selain Effendi, ada juga Reza Indragiri Amriel, Ahmad Wali Radhi, Khie Seng Seng, dan Usman yang juga sebagai pemohon.

Sebelumnya, MK meminta pemohon memperbaiki materi gugatannya. Pemohon dianggap belum menguraikan secara rinci hak konstitusionalnya dan baru hanya menekankan kata 'kebohongan' presidential threshold dalam UU Pemilu.

MK akan mengkaji kembali materi JR tersebut. Para pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki materi.

Baca juga: Pro-Kontra Ambang Batas Capres 2019

Poin penting yang disampaikan oleh pemohon berkaitan dengan pasal 222 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR. (yas/jbr)