Dituding Hanura Tak Independen, KPU: Kami Ikuti SK Menkum HAM

Dwi Andayani - detikNews
Senin, 09 Jul 2018 13:53 WIB
Ketua KPU Arief Budiman (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjawab tudingan 'tidak independen' dari Partai Hanura soal data sistem informasi partai politik nama sekjen berubah. KPU menyatakan pihaknya mengikuti surat keputusan (SK) Menkum HAM.

SK Kemenkum HAM yang dimaksud KPU adalah yang mengakui kepengurusan Hanura kembali di bawah Oesman Sapta Odang (OSO) selaku ketum dan Sarifuddin Sudding selaku sekjen. Sebab, sejak kisruh di internal Hanura, OSO mencopot Sudding dan menunjuk Harry L Siregar sebagai sekjen.


"Kami ikuti Kumham. Yang terakhir yang dikirim ke KPU adalah OSO-Sudding," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (9/7/2018).

Arief menyatakan, KPU selalu berkoordinasi dengan Kemenkum HAM jika ada perubahan kepengurusan parpol. Nah putusan terakhir itulah yang menyatakan Hanura kembali ke kepengurusan lama.

"Kan sudah diatur mekanismenya di PKPU, 30 hari sebelum pendaftaran KPU bertanya ke Kumham, siapa pengurus terakhir? ada perubahan?," ujar Arief.


Sebelumnya, Hanura menuding KPU tidak independen dengan terjadinya perubahan data sipol milik Hanura. KPU kini menggunakan SK Menkum HAM dengan Sudding sebagai Sekjen Hanura, sesuai dengan keputusan PTUN.

"Sikap KPU ini ditunjukkan dengan melakukan suatu tindakan yang bersifat intervensi mengatur internal partai dengan cara mengeluarkan atau mengubah data sipol tanpa adanya persetujuan dari DPP Partai Hanura yang sah dalam hal ini dengan Ketua Umum Dr Oesman Sapta dan Sekjen Harry Lontung Siregar," kata Ketua Bidang Advokasi Hukum Partai Hanura Dodi S Abdulkadir (6/7). (dkp/dkp)